JAKARTA, Jawa Pos Radar Madiun– Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dipangil ulang oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagaimana diketahui, Cak Imin sempat meminta penundaan pemeriksaan, yang seharusnya dilakukan pada Selasa (5/9) kemarin. Pemanggilan ulang itu dijadwalkan hari Kamis (7/9).

"Tim Penyidik telah melakukan komunikasi untuk penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap Muhaimin Iskandar sebagai saksi dalam perkara dugaan TPK di Kemenaker. Pemeriksaan sebagai saksi akan dilakukan pada Kamis (7/9)," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, seperti dilansir dari JawaPos.com, Rabu (6/9).

"Penjadwalan ulang tersebut sebagaimana penundaan yang dimohonkan sebelumnya oleh saksi, pada saat menyampaikan konfirmasi ketidakhadirannya dalam pemanggilan untuk hadir pada Selasa (5/9)," sambungnya.

Lebih lanjut Ali menjelaskan jika penjadwalan ulang hari Kamis besok merupakan waktu yang lebih efektif bagi kedua pihak. Baik tim penyidik KPK maupun saksi, dapat mengagendakan proses pemeriksaan tersebut.

Baca Juga: Buka Acara MTQ Internasional di Kalsel, Pemeriksaan Cak Imin Diagendakan Pekan Depan 

Dalam pemeriksaan nanti, lanjut Ali, tim penyidik akan menggali informasi dan pengetahuan saksi terhadap duduk perkara dugaan tindak pidana korupsi sistem proteksi TKI di Kemnaker. Hal ini diharapkan akan membuat terang konstruksi perkaranya.

Oleh karena itu, KPK mengingatkan Cak Imin untuk kooperatif. Hal ini penting, agar proses penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat berjalan secara efektif.

"Dalam proses itu dibutuhkan sikap kooperatif saksi agar proses penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat berjalan secara efektif, dan segera memberikan kepastian hukum bagi para pihak terkait," tegas Ali.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membantah bahwa pemanggilan terhadap Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin bernuansa politik. Alex menegaskan, proses penegakan hukum tak berhalangan meski saat ini memasuki tahun politik.

"Sebetulnya Pak Ketua kan sudah menyampaikan bahwa KPK tidak terikat dengan tahun politik, tetap biar bagaimanapun penegakan hukum itu harus berkepastian juga, transparan, akuntabel dan menaati hak asasi orang dan kesamaan orang di depan hukum," ucap Alex di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Selasa (5/9), sebagaimana dilansir dari JawaPos.com.

Baca Juga: Muhaimin Iskandar Akui Dapat Surat Panggilan dari KPK, Minta Pemeriksaannya Ditunda

Pimpinan KPK dua periode ini menegaskan, KPK tak terbentur dengan agenda pesta demokrasi 2024. Menurutnya, lembaga antirasuah tetap melakukan kerja-kerja pemberantasan korupsi untuk memberikan kepastian hukum.

"Jadi kita nggak melihat tahun politik itu sebagai halangan melakukan upaya-upaya penegakan hukum," urai Alex.

Dalam kasus ini, KPK diduga telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. Salah satu tersangka dalam kasus ini merupakan politikus PKB Reyna Usman, yang saat itu menjabat sebagai Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemnaker.