Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan kesaksian terkait banjir bansos menjelang pemilihan presiden dalam sidang sengketa Pilpres 2024di Mahkamah Konstitusi, Jumat (5/4).

Ia hadir bersama tiga menteri lainnya yakni Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Sri Mulyani menyampaikan sejumlah hal terutama yang berkaitan dengan bantuan kepada masyarakat yang disalurkan pemerintahan Presiden Jokowi menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 yang dicurigai untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

1. Dana operasional Rp183,3 miliar untuk Jokowi

Ani, sapaan akrabnya, mengatakan Presiden Jokowi memiliki dana operasional sebesar Rp138,3 miliar. Dana tersebut salah satunya digunakan untuk bantuan pangan presiden (banpres).

Karena itu, Ani menyebut banpres bukan bagian dari perlindungan sosial.

Dana operasional presiden diatur dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2022. Beleid ini mencakup mengenai dana kemasyarakatan presiden dan wapres, seperti kegiatan di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, hingga kebudayaan.

"Dan bantuan ini bisa diberikan dalam bentuk barang maupun uang," ujarnya.

Sri Mulyani menyebut jumlah dana operasional Jokowi bervariasi setiap tahun. Dana itu Rp110 miliar pada 2019, Rp116,2 miliar pada 2020, Rp119,7 miliar pada 2021, dan Rp160,9 miliar pada 2022.

2. Anggaran Bansos

Dalam sidang MK, Sri Mulyani juga turut membahas soal bansos. Ia mengatakan anggaran bansos 2024 yang disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) hanya naik Rp1,23 triliun dari 2023. Artinya, tidak ada perubahan yang signifikan.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, anggaran perlindungan sosial melalui Kemensos sebesar Rp75,6 triliun di APBN 2024. Sedangkan di 2023 sebesar Rp74,3 triliun.

"Belanja bansos PKH (Penerima Keluarga Harapan) dan kartu sembako yang disalurkan melalui Kemensos mengalami kenaikan sebesar Rp1,23 triliun," ujarnya.

Menurutnya, kenaikan anggaran ini bukan karena program baru, melainkan adanya kenaikan alokasi untuk bantuan makan lansia serta bantuan untuk penyandang disabilitas dan bantuan yatim piatu.

Begitu juga dengan anggaran perlindungan sosial di Kementerian/Lembaga lainnya seperti di Kemendikbud, Kemenag, Kemenkes hingga Kemenaker naik tidak signifikan dari Rp69,3 triliun di 2023 menjadi Rp80,5 triliun di 2024.

"Belanja perlinsos yang disalurkan melalui Kemendikbud dan Kemenag mengalami kenaikan sebesar Rp7,47 triliun dibandingkan 2023 dikarenakan adanya kenaikan unit cost jenjang pendidikan menengah dan tambahan sasaran," jelas Ani.

Semenara terkait BLT El Nino dan bantuan pangan, ia menyebut diputuskan setelah rapat terbatas bersama Jokowi dan kementerian terkait 2023 lalu.

Ani menjelaskan awalnya dalam rapat itu pembahasannya mengenai Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi) yang memuat kumpulan data dari semua RT di Indonesia.

Kemudian, dalam rapat itu, pembahasan melebar ke harga beras dan salah satu penyebabnya karena perubahan iklim seperti El Nino.

"Sehingga diputuskan tambahan anggaran itu sejak 2023," imbuhnya.

BLT El Nino itu diberikan bersamaan dengan bantuan pangan berupa beras 10 kg yang penugasannya ada di Badan Pangan Nasional (Bapanas). Sedangkan, El Nino melalui Kementerian Sosial.

Menurut Ani, awalnya BLT El Nino diputuskan diberikan selama 3 bulan yakni September, Oktober, dan November 2023. Namun, karena akhir tahun masih terjadi El Nino, maka diperpanjang hingga Desember.

"Karena dari BMKG dan BRIN sampaikan El Nino meluncur terus sampai 2024, maka bantuan pangan untuk El Nino diberikan sampai 2024 selama 6 bulan untuk cover kemungkinan terjadinya disrupsi dari sisi panen dan ketidakpastian. Itu yang bisa disampaikan mengenai bantuan pangan dan El Nino," jelasnya.

Sementara, untuk 2024, BLT El Nino yang diubah namanya menjadi mitigasi risiko belum direalisasikan. Sehingga, tambahan anggaran pun belum diberikan oleh Kemenkeu.

"Kan ditambahkan anggarannya, namun tadi bu mensos menyatakan belum memulai. Sampai hari ini kami di Kemenkeu belum mendapatkan dokumen dari Kemensos untuk bisa mengeksekusi bantuan mitigasi pangan tersebut, jadi belum ada pelaksanaannya," pungkas Ani.

[Gambas:Video CNN]

3. Dana bansos di APBN 2024 dibahas sebelum capres ditetapkan

Bendahara negara itu juga menekankan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memuat belanja perlindungan sosial dilakukan sebelum penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden Pilpres 2024. Menurutnya, APBN 2024 telah disusun sejak awal 2023 dan selesai serta disetujui oleh DPR pada 21 September di tahun yang sama. Sedangkan, penetapan paslon capres dan cawapres pada 13 November 2023.

"Apabila lini masa penyusunan APBN 2024 disandingkan dengan proses tahapan pilpres 2025 yang dilakukan oleh KPU, waktu penetapan UU APBN 2024 telah selesai, bahkan sebelum waktu penetapan paslon capres dan cawapres pada 13 November 2023," ujarnya.

Setelah itu, Ani menyebutkan belum ada perubahan signifikan dari belanja APBN 2024 hingga saat ini, terutama untuk belanja bantuan sosial.