Putra Mahkota dan Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman (MbS) menyemprot Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) tetapi menolak menerapkan embargo minyak ke Israel.

Kritikan MbS untuk DK PBB mencuat saat dia pidato di konferensi tingkat tinggi (KTT) luar biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Liga Arab di Riyadh pada Sabtu (11/11).

Lihat Juga : Hasil KTT Negara Arab-Muslim soal Israel: Embargo Senjata-Seret ke ICC

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

MbS juga mengecam serangan brutal Israel yang merenggut ribuan nyawa warga di Palestina.

Meski melontarkan kecaman keras, negara-negara Arab termasuk Saudi mengabaikan usulan Iran yang menyerukan embargo minyak ke Israel.

Usulan tersebut juga ditolak negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel seperti Yordania dan Mesir.

Iran mengajukan usulan itu karena menganggap kecaman saja tak cukup berdampak untuk Israel.

Lihat Juga : Jokowi Sentil Israel di AS usai RS Indonesia Gaza Diserang

"Tidak ada cara lain selain melawan Israel, kami mendukung Hamas atas perlawanannya terhadap Israel," kata Raisi dalam pidatonya, seperti dikutip Iran International, Sabtu (11/11).

OKI dan Liga Arab menggelar KTT untuk membahas situasi di Palestina dan menentukan langkah yang diambil menyusul aksi brutal Israel.

Pertemuan tersebut menghasilkan resolusi yang berisi 31 poin. Poin itu di antaranya , mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk bertindak menghasilkan resolusi sehingga kekejaman bisa segera diakhiri, bantuan bisa masuk, dan pentingnya mematuhi hukum internasional.

Resolusi itu juga mendesak DK PBB untuk mengeluarkan resolusi agar Israel menghentikan agresi dan resolusi perusakan rumah sakit di Gaza.

Lihat Juga : KILAS INTERNASIONALRS Al Shifa Gaza Dikepung Tank sampai Presiden Iran Datangi Saudi

Beberapa forum juga akan digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban Israel melalui Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), Mahkamah Internasional (ICJ), dan Dewan HAM.

Selain itu, resolusi OKI juga mengecam standar ganda dalam menerapkan hukum internasional, dan pengusiran 1,5 juta warga Palestina dari utara ke selatan Gaza.

Resolusi tersebut juga mendorong dimulainya proses perdamaian yang sungguh-sungguh untuk mencapai perdamaian berdasarkan solusi dua negara.