Keluarga korban 2 kecelakaan pesawat Boeing737 Max meminta Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) untuk menjatuhkan denda kepada raksasa penerbangan tersebut sebesar US$24,78 miliar atau setara Rp407,79 triliun (asumsi kurs Rp16.456 per dolar AS) dan melanjutkan tuntutan pidana.

Keluarga yang menuntut mencakup korban kecelakaan Lion Air penerbangan JT610 di perairan Karawang pada Oktober 2018 silam.

"Karena kejahatan Boeing merupakan kejahatan korporasi paling mematikan dalam sejarah AS, maka denda maksimum lebih dari US$24 miliar dapat dibenarkan secara hukum dan merupakan hal yang tepat," tulis pengacara yang mewakili 15 keluarga korban, Paul Cassel, dalam surat kepada Departemen Kehakiman AS, Rabu (19/6).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Syaratnya, Boeing memberikan dana yang ditangguhkan tersebut kepada pengawas perusahaan independen dan perbaikan terkait dalam hal kepatuhan dan keselamatan.

Departemen Kehakiman AS sebelumnya memutuskan bahwa Boeing telah melanggar perjanjian penuntutan yang ditangguhkan pada 2021.

Hal itu telah melindungi perusahaan dari tuntutan pidana atas konspirasi untuk melakukan penipuan yang timbul dari kecelakaan fatal Lion Air pada 2018 dan pada Ethiopian Airlines pada 2019 silam yang menewaskan 346 jiwa.

Pekan lalu, pihak Boeing menyatakan pada pemerintah bahwa mereka tidak melanggar perjanjian tersebut.

Jaksa federal memiliki waktu hingga 7 Juli 2024 untuk memberi tahu hakim federal di Texas, AS tentang rencananya untuk melanjutkan kasus pidana atau menegosiasikan kesepakatan pengakuan bersalah dengan Boeing.

Departemen Kehakiman AS juga dapat memperpanjang perjanjian penuntutan yang ditangguhkan selama satu tahun.

Pejabat departemen menemukan bahwa Boeing melanggar perjanjian penuntutan yang ditangguhkan setelah sebuah panel menerbangkan jet Boeing 737 MAX 9 Alaska Airlines pada 5 Januari, hanya dua hari sebelum perjanjian pada 2021 berakhir. Insiden ini mengungkap masalah keselamatan dan kualitas yang terus berlanjut di Boeing.

Dalam suratnya, para keluarga korban juga menuntut dewan direksi Boeing untuk melakukan pertemuan dengan mereka. Kemudian, departemen juga dituntut melakukan penuntutan pidana terhadap pejabat perusahaan yang bertanggung jawab di Boeing pada saat terjadinya dua kecelakaan tersebut.

Surat itu mencatat Senator Richard Blumenthal mengatakan bahwa ada bukti yang banyak dalam pandangannya sebagai mantan jaksa, bahwa penuntutan harus dilakukan.

Dua kecelakaan fatal pesawat Boeing 737 MAX terjadi pada 2018 dan 2019 di Indonesia dan Ethiopia dan menyebabkan pesawat terlaris di dunia itu dikandangkan di seluruh dunia selama 20 bulan. Sistem keselamatan yang disebut MCAS dikaitkan dengan kedua kecelakaan fatal tersebut.

[Gambas:Video CNN]