Presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai presidendan wakil presiden RI pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Sehari setelah pelantikan atau pada 21 Oktober, Prabowo akan langsung mengumumkan daftar menteri di kabinet pemerintahannya. Hal itu diungkap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Dia mengaku sudah mengobrol dengan Prabowo tentang rencana menyusun pemerintahan baru.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Prabowo mulai menggodok nama-nama menteri yang akan masuk kabinet baru. Belum ada keputusan final mengenai susunan kabinet.

"Bocoran nama-nama belum dapat kami sampaikan karena pada saat ini Pak Prabowo sedang mensinkronkan antara nomenklatur-nomenklatur kementerian, baik yang lama maupun yang baru," kata Dasco usai upacara di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (17/8).

"(Penggodokan) dengan nama-nama yang ada hasil menyinkronkan, baik dari parpol maupun dari profesional," tuturnya.

Pemilihan menteri di kabinet Prabowo jelas menjadi sorotan karena akan mempengaruhi setiap kebijakan yang diambil terutama di bidang ekonomi. Pemilihan menteri bidang ekonomi seperti menteri keuangan, menteri perdagangan, menteri BUMN, dan menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM) tentu akan turut memengaruhi arah perekonomian Indonesia ke depan.

Lihat Juga : Bulog: Produksi Padi Dunia Alami Masalah

Lantas menteri ekonomi seperti apa yang harus dipilih Prabowo?

Ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi menteri ekonomi pilihan Prabowo. Pertama, memiliki orientasi ekonomi yang tidak berpihak pada ideologi neoliberalisme, yaitu kebijakan yang cenderung mengutamakan pasar bebas dan pengurangan peran pemerintah dalam ekonomi.

"Sebaliknya, ia harus fokus pada ekonomi yang inklusif dan pro-rakyat," kata Achmad kepada CNNIndonesia.com.

Kedua, menteri ekonomi yang ideal harus mampu menjaga disiplin fiskal dengannya ketat, yang berarti memastikan pengelolaan anggaran negara dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah risiko pembengkakan utang negara.

Menteri ekonomi, sambungnya, harus menjaga disiplin fiskal dan memprioritaskan belanja negara pada sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Ketiga,menteri ekonomi harus memprioritaskan peningkatan daya beli publik. Ini berarti kebijakan-kebijakannya harus fokus pada kesejahteraan masyarakat, misalnya dengan menjaga harga-harga kebutuhan pokok tetap terjangkau dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan lapangan kerja.

"Menteri tersebut harus fokus pada kebijakan yang mendorong daya beli masyarakat, meningkatkan investasi, dan menciptakan lapangan kerja," katanya.

Achmad mengatakan Prabowo boleh saja memilih menteri bidang ekonomi dari kalangan profesional maupun yang berlatar belakang politik, tetapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan.

Untuk kalangan profesional, menteri tersebut harus memiliki latar belakang profesi seperti ekonom, akademisi, atau praktisi bisnis, yang biasanya memiliki pendekatan berbasis data dan pengalaman langsung dalam mengelola ekonomi. Mereka diharapkan bisa membawa perspektif objektif serta solusi berbasis bukti untuk menangani tantangan ekonomi.

Sementara jika menteri dipilih dari partai politik, harus memiliki pemahaman ekonomi yang mendalam, komitmen pada kebijakan pro-rakyat, dan rekam jejak bersih dalam pengelolaan ekonomi atau kebijakan publik.

"Tokoh politik tersebut harus mampu mengambil keputusan strategis yang tidak hanya populer, tetapi juga bermanfaat dalam jangka panjang untuk ekonomi Indonesia," kata Achmad.

Achmad mengatakan ada sejumlah posisi menteri strategis yang benar-benar harus diperhatikan Prabowo. Pertama, menteri keuangan (menkeu). Sosok yang dipilih menjadi menkeu harus memiliki integritas tinggi, kemampuan teknokratis, serta pandangan luas tentang bagaimana menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kedua,menteri perdagangan (medang). Pemilihan mendag penting untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok dan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global. Mendag harus memahami dinamika perdagangan internasional dan memiliki kemampuan diplomasi yang baik.

Ketiga, menteri investasi/kepala BKPM.Achmad mengatakan menteri yang kompeten di bidang investasi sangat dibutuhkan untuk menarik investasi asing dan domestik yang berkualitas, mendukung sektor-sektor strategis, dan menciptakan lapangan kerja.

Pemilihan menteri ini katanya harus cermat untuk memastikan bahwa kebijakan investasi sejalan dengan visi pembangunan ekonomi yang inklusif.

Keempat, menteri industri (menperin). Kementerian Perindustrian katanya harus dipimpin oleh tokoh yang berkomitmen pada pembangunan industri yang berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan daya saing produk dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor.

"Prabowo harus memilih menteri ekonomi yang tidak hannya memiliki pengetahuan dan kompetensi, tetapi juga integritas dan komitmen pada pembangunan ekonomi nasional yang adil dan berkelanjutan," imbuhnya.

Sementara itu, Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan sebisa mungkin Prabowo tidak memilih menteri ekonomi dari kalangan orang politik praktis. Menurutnya, pasar akan jauh lebih percaya kepada orang profesional yang mampu mengelola keuangan dengan baik.

Bahkan menurutnya orang-orang yang merupakan tim pemenangan Prabowo-Gibran seperti Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Investasi Rosan Roeslani tidak tepat jika masuk ke tim ekonomi pemerintah.

Nailul menilai beberapa nama yang mulai diisukan menjadi menteri keuangan seperti Budi Gunadi Sadikin yang saat ini menjabat sebagai menteri kesehatan, Ketua Dewan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo sebenarnya cocok-cocok saja. Namun yang perlu menjadi catatan adalah, ketiga orang tersebut berlatar belakang perbankan.

[Gambas:Photo CNN]

"Orang moneter ngurus fiskal ya bubar kebijakannya. Investor akan jauh lebih percaya menkeu di tangan Chatib Basri ataupun Bambang Brodjonegoro jika Sri Mulyani tidak lanjut," imbuhnya.

Selain menkeu, Nailul menilai posisi yang juga strategis adalah menteri perdagangan, menteri investasi, menko perekonomian, dan menteri ESDM yang harus diisi oleh orang yang tepat.

Ada tiga nama menurutnya yang harus dipikirkan ulang untuk diangkat kembali, yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Ketiganya memiliki kinerja yang tidak sesuai dan harus bertanggung jawab atas perekonomian Indonesia yang kini stagnan di 5 persen.

"Khusus untuk Bahlil, orang yang sudah tidak benar dan keblinger tentang kebijakan investasi dan hilirisasi, ngapain juga dipertahankan. Akan timbul masalah-masalah baru seperti lingkungan dan konflik ketika Bahlil ditunjuk lagi, apalagi soal ESDM," katanya.

[Gambas:Video CNN]