Sebuah kelompok pemerhati hak asasi manusia internasional secara resmi mendesak Singapura untuk mendakwa mantan presidenSri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, yang kabur ke negara kota itu menghindari kerusuhan di negaranya.

Kelompok pemerhati HAM Truth and Justice Project mendesak pemerintah Singapura untuk menggunakan yurisdiksi universalnya untuk menangkap mantan presiden karena pelanggaran berat hukum humaniter internasional.

Lihat Juga : Kenapa Ahli Nilai KF-21 Buatan Korsel-RI Tak Sepadan Jet J-20 China?

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kelompok HAM itu menuduh pasukan pemerintah saat itu membunuh 40 ribu warga sipil dalam minggu-minggu terakhir perang saudara berlangsung.

"Ini termasuk pembunuhan, eksekusi, penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, pemerkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya, perampasan kebebasan, kerusakan tubuh dan mental yang parah, dan kelaparan," menurut dokumen pengaduan setebal 63 halaman kelompok HAM itu kepada Jaksa Agung Singapura.

Kantor Jaksa Agung Singapura (AGC) pun mengonfirmasi pihaknya telah menerima pengaduan itu pada akhir pekan lalu.

Meski begitu, juru bicara AGC tak bisa berkomentar lebih lanjut soal masalah ini.

Sementara itu, pihak Rajapaksa juga tak segera bisa merespons permintaan komentar dari Reuters terkait hal ini.