Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid memastikan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bukan kader PKB lantaran sudah tak lagi memiliki kartu tanda anggota (KTA) PKB.

"KTA dari mana? Enggak ada [kader PKB]. Enggak ada KTA-nya," kata Jazilul di Kantor PKB, Jakarta, Selasa (6/8).

Sebaliknya, Jazilul mengatakan dirinya masih menjadi pengurus syuriah PCNU Tangerang Selatan dan wakil ketua PWNU DKI Jakarta. Ia kemudian bertekad ingin meluruskan khittah NU yang termuat di dalam qonun asasi NU.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lihat Juga : Bertemu Cak Imin, Kaesang Harap PKB Koalisi di Pilkada DKI dan Jateng

Ia menegaskan PBNU dan PKB tidak ada hubungannya satu sama lain. Kedua entitas itu berbeda.

Menurutnya, upaya mengambilalih PKB oleh PBNU bertentangan dengan aturan ormas dan aturan Partai Politik.

Ia juga menyatakan Khittah NU telah mengatur jika organisasi ini ada di jalur keagamaan dan kemasyarakatan.

"Jangan cawe-cawedi politik," kata dia.

Pada September 2023 lalu, Gus Yahya sempat mengatakan dirinya tidak pernah keluar dari PKB usai terlibat dalam pendirian partai tersebut pada 1998 silam.

Namun, ia tidak diperbolehkan untuk menjual posisi Ketua Umum PBNU untuk kepentingan politik di PKB.

"Saya tidak pernah keluar dari PKB sampai hari ini. Tapi sebagai Ketua Umum PBNU, saya tidak boleh menyeret-seret NU ke dalam PKB," ujar Yahya di Kantor PBNU pada September 2023 lalu.

Lihat Juga : ANALISISRidwan Kamil Maju di Jakarta dan Potensi KIM Plus Jegal Anies

Hubungan PKB dan PBNU kembali memanas belakangan ini usai Cak Imin mengkritik penyelenggaraan haji 2024 hingga digulirkannya Pansus Haji oleh DPR. Diketahui, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas merupakan adik dari Gus Yahya.

PBNU membalas dengan membentuk tim untuk mengkaji hubungan NU dan PKB. PBNU memanggil eks petinggi dan petinggi PKB untuk memeriksa hubungan organisasi keduanya. Namun, pemanggilan itu justru membuat situasi makin memanas dengan saling berbalas komentar para pengurus PKB dan PBNU di depan publik.