ping merah,2d badak,ping merahCatatan:Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNNIndonesia.comJakarta, CNN Indonesia--

Bulan April tahun lalu, Indonesia jadi headline di arena pameran industri Hannover Messe, Jerman. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutan pembukaan paviliun Indonesia tiba-tiba mengatakan Indonesia akan menutup seluruh pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) tahun 2025. "We walk the talk, not only talk the talk,"kata Jokowi disambut tepuk tangan meriah.

Sudah disambut meriah, pernyataan itu 24 jam kemudian diralat Biro Pers Istana. Pernyataan itu diluruskan bahwa pembangkit listrik bertenaga batu baru akan ditutup pada 2050. Banyak yang memuji namun banyak pula yang ragu. Kalau benar akan ditutup, mana tanda-tandanya?

Sampai 2023, PLN memiliki 118 PLTU aktif. Usia operasi standar satu PLTU mencapai 30 tahunan, meski ada juga yang masih beroperasi hingga mendekati 50 tahun. Kalau benar semua PLTU akan ditutup 2025, artinya seratusan PLTU ini harus ditutup dalam 25 tahun ke depan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kedua, problem rantai pasok kelistrikan bersumber batu bara yang dominan selama puluhan tahun. Sampai dengan pertengahan 2024, batu bara masih menyumbang lebih dari 80% produksi listrik sementara campuran energi baru terbarukan (EBT) untuk energi nasional baru mencapai 14%.

Upaya menggenjot produksi EBT ini selalu mentok karena pasokan listrik yang masih berlebih saat ini, plus investasi EBT yang jalan di tempat. Kalau tidak dari batu bara, sementara energi alternatif masih langka, mau didapat dari mana sumber setrum nasional?

Dan ketiga, menurut catatan Kementerian ESDM, tahun 2021 saja tambang batu bara jadi gantungan hidup 150 ribu pekerja langsung. Jika ditambah pekerja industri pendukung dan keluarga masing-masing, jumlahnya bisa mencapai jutaan orang. Bagaimana menyiapkan penutupan PLTU yang simultan dapat menampung tenaga kerja ini? Bagaimana daerah penghasil utama di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi yang sangat bergantung pada batu bara, kemudian harus mengalihkan sumber pendapat asli daerah (PAD)-nya pada sumber lain?

Lihat Juga : AS Hapus Utang RI Rp565 M, Diganti Konservasi Terumbu Karang

Seorang pegiat EBT bercerita dirinya sempat mengajak bicara beberapa kepala daerah penghasil batu bara di Sumatra dan Kalimantan. Tujuannya memulai diskusi tentang pentingnya penyiapan 'pensiun dini' PLTU dan mempersiapkan daerah jika harus kehilangan pendapatan dari batu bara.

Si pegiat malah ditertawakan. Penyebabnya karena harga batu bara dunia yang masih tinggi sehingga masih jadi primadona untuk jadi sumber pundi-pundi rupiah. Selain itu gambaran soal rencana pemerintah menutup semua PLTU tahun 2050 juga dipandang "masih lama, dipikir nanti saja".

Alhasil, hingga kini belum ada satupun PLTU ditutup. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan negosiasi pendanaan penutupan masih berlangsung dengan Bank Pembangunan Asia, Mei lalu. PLTU yang akan ditutup, kabarnya unit Cirebon-1, berkapasitas 660 MW dan akan jadi proyek percontohan.

Lihat Juga : Mimpi Muluk di Siang Bolong dan Target Usang Energi Terbarukan 2025

Masuknya Muhammadiyah dan NU, serta kemungkinan masuknya beberapa organisasi keagamaan lain ke dalam industri tambang di tengah situasi ini jelas membuat upaya transisi energi makin rumit. Alih-alih terlibat aktif merealisasikan janji 'pensiun dini; PLTU 2050 dan memitigasi segala dampaknya, lisensi tambang edisi terbaru ini justru menambah dalam kesulitan keluar dari lingkaran batubara.

Memang masih ada sekitar 26 tahun sebelum deadline 2050 tiba. Tapi kalau Presiden Jokowi benar-benar mau menunjukkan janji transisi energinya sebagai "walk the talk, not only talk the talk",dirinya perlu menunjukkan bukti komitmen itu sebelum pemerintahannya berakhir tiga bulan lagi.

(sur/sur)