Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mendorong pemerintah untuk berfokus pada program dan kebijakan strategis yang dinilai lebih penting di tengah kondisi fiskal yang terbatas.

Usulan kebijakan strategis itu antara lain mencakup program kemandirian pangan, program kemandirian energi, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), serta infrastruktur. Said menyebut, program kemandirian pangan penting bagi Indonesia, di mana pada 2023 tercatat defisit impor hasil pertanian mencapai US$5,0 miliar.

Melalui program kemandirian pangan, negara akan mendorong agar pangan pokok tak hanya bertumpu pada beras, dengan pengganti seperti umbi, sagu, serta sorgum. Terlebih selama ini, impor yang dilakukan Indonesia terbilang sangat besar, seperti US$1,95 miliar untuk beras pada skala nasional di periode 2019-2023.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dalam jangka pendek, transformasi energi kita yang bersandar ke minyak bumi termasuk LPG harus di geser ke listrik, sebab kita memiliki produksi listrik yang besar, dan di topang oleh suplai batubara yang memadai," kata Said.

Dirinya mengingatkan, kebijakan energi harus terus berlanjut dan tak hanya terhenti di sektor kelistrikan. Pasalnya, transformasi pembangkit listrik PLN tak bisa ditumpukan semata pada PLTU.

Untuk itu, ke depannya, bauran kebijakan energi baru dan terbarukan harus lebih progresif. Said mengakui, ada pertumbuhan bauran energi terbarukan dari 4,9 persen pada 2015 menjadi 12,3 persen pada 2022.

"Meskipun tumbuh baik, namun butuh lompatan yang lebih besar, karena itu dibutuhkan kebijakan afirmasi. Idealnya proporsi bauran energi baru dan terbarukan lima tahun ke depan minimal mencapai 30 persen," katanya.

Said juga menyinggung soal Index Pembangunan Manusia Indonesia yang menduduki peringkat 6 di ASEAN. Dengan tenaga kerja berjumlah 142,1 juta, 54,6 persen di antaranya merupakan lulusan Sekolah Dasar (SD) atau Sekolah Menengah Pertama (SMP).

"Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja kita terserap di sektor informal. Dengan demikian, kita belum mendapatkan manfaat maksimal dari bonus demografi," ujar Said.

Lebih jauh, Said mengingatkan bahwa generasi masa depan Indonesia saat ini masih mengalami prevalensi stunting sebesar 21 persen. Dirinya mendorong perbaikan kualitas SDM yang menjadi upaya peningkatan daya saing agar dapat melampaui Vietnam, Thailand, dan Malaysia.

Terakhir, infrastruktur disebut menjadi aspek penting sebagai penopang ketiga program di atas.

"Dengan demikian belanja infrastruktur bisa lebih fokus, apalagi kita tidak memiliki ruang fiskal yang longgar karena tergerus berbagai kewajiban mandatori, subsidi, dan kewajiban pembayaran bunga dan pokok utang," kata Said.

Said menambahkan harap agar pemerintah menyetujui target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 sebesar minimal 5,4 persen. Selain moderat, angka itu diyakini dapat menjadi modal mengembalikan angka pertumbuhan yang tinggi mencapai 7 persen.

Said juga memprediksi bahwa kurs rupiah bisa dipatok lebih rendah jika The Fed menurunkan suku bunga, sampai di level Rp15.900 atau Rp16 ribu/US$. Dengan begitu, suku bunga SBN dapat didorong lebih rendah hingga di level ideal 6,7 persen. Terlebih, Indonesia memiliki beban bunga utang yang terus naik.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 mengusulkan sejumlah asumsi ekonomi makro, termasuk target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, inflasi 2,5 persen, serta suku bunga SBN 10 tahun 7,1 persen.

Lalu, juga asumsi nilai tukar rupiah Rp16.100/US$, harga minyak mentah Indonesia US$82/barel, lifting minyak bumi 6 ribu barel/hari, dan lifting gas 1.005 ribu barel setara minyak/hari.