Ombudsman mengungkap banyak temuan terkait kendaraan umum selama periode Idulfitri 2024. Salah satunya, ramp checkyang belum ditaati oleh armada bus angkutan lebaran.

Anggota Ombudsman Hery Susanto mengatakan pihaknya memantau pada 108 lokasi, termasuk di terminal bus. Hasilnya, masih minim jumlah bus yang melakukanramp check.

"Tidak semua bus angkutan lebaran, khususnya mudik reguler dilakukan ramp check. Banyak bus yang masuk dan keluar terminal, namun tidak dilakukan pemeriksaan kondisi fisik bus dan kelengkapan administrasi kendaraan oleh petugas perhubungan," ujar Hery di Jakarta, Senin (27/5).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tidak ada mekanisme monitoring yang dilaksanakan secara efektif untuk memastikan bahwa bus dengan catatan hasil temuan ramp checkmelakukan perbaikan, bahkan tidak ada monitoring yang memastikan bus dengan kategori tidak laik jalan tidak beroperasi," jelasnya.

Selain itu, Ombudsman juga menemukan banyak yang melakukan ramp check saat bus sudah dipenuhi penumpang, sehingga pemeriksaannya tidak maksimal.

Oleh karenanya, Ombudsman meminta pemerintah untuk menegakkan kewajiban seluruh armada angkutan umum, terutama bus melakukan ramp check. Ada beberapa saran yang disampaikan, pertama, memperketat aturan mengenai ramp check.

Kedua,menambah petugas di terminal dan menyediakan stiker ramp check atau membuat tanda untuk menunjukkan bus tersebut telah dilakukan pemeriksaan fisik menyeluruh dan sesuai kebutuhan.

Ketiga, Ombudsman juga menyarankan agar pemerintah bisa menerapkan sistem reward dan punishment bagi PO bus terkait dengan kepatuhan ramp check ini.

"Tujuannya untuk memastikan bus pengangkut penumpang telah laik jalan baik dari aspek teknis maupun administratif," imbuhnya.

Selain itu, Ombudsman juga menemukan kondisi fasilitas, sarana dan prasarana pada terminal bus masih minim. Misalnya, petunjuk arah, ruang tunggu, akses bagi penyandang disabilitas dan ruang laktasi yang kurang memadai.

Juga ditemukan masih ada aktivitas menaikkan dan menurunkan penumpang di luar terminal. Ini terjadi pada beberapa provinsi luar Jawa seperti Lampung dan Sumatera Utara.

"Kami juga masih menemukan pemberlakuan tarif pada penggunaan toilet di terminal bus," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]