Sekretaris Jenderal PDIPHasto Kristiyanto mewanti-wanti adanya pengaturan kekuasaan yang dilakukan melalui pencatutan identitas untuk syarat dukungan bakal calon gubernur dan wakil gubernur jalur perseorangan, Dharma Pongrekun-Kun Wardana di Pilgub Jakarta 2024.

Hasto mengaku menerima banyak laporan terkait pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP warga Jakarta tersebut.

Lihat Juga : Cak Imin dan Puan Minta Pencatutan KTP Warga Dukung Dharma-Kun Diusut

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sehingga segala sesuatunya jangan sampai ada skenario sepertinya ada kontestasi secara prosedural, tetapi faktanya ada pengaturan-pengaturan kekuasaan," kata Hasto di Museum Multatuli Rangkasbitung, Banten, Jumat (16/8).

Hasto mendorong masyarakat sipil bergerak bersama-sama dalam menjaga demokrasi Indonesia yang sehat.

Lebih lanjut, ia merespons dugaan Dharma Pongrekun-Kun Wardana dipasang sebagai calon boneka di Pilgub DKI Jakarta2024.

"Dalam Pilkada tidak boleh ada calon boneka," ujarnya.

Lihat Juga : KTP Dicatut Dukung Dharma-Kun, Eks Penyelidik KPK Bakal Lapor Polisi

Hasto lantas mengatakan ada calon boneka yang bernama Soerjadi pada 1997 lalu. Soerjadi saat itu digunakan pemerintah Orde Baru.

"Akhirnya justru menjadi awal dari bangkitnya kekuatan rakyat untuk melakukan koreksi. Akhirnya tahun 1997 terjadi krisis moneter, di tengah pujian-pujian keberhasilan yang diberikan kepada Presiden Soeharto dan akhirnya dengan kekuatan mahasiswa dan kekuatan reformasi, kekuasaan itu berakhir," kata Hasto.

Sejumlah warga DKI Jakarta sebelumnya mengeluhkan dugaan pencatutan identitas sepihak sebagai syarat dukungan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Dharma Pongrekun-Kun Wardana lewat jalur perseorangan.

CNNIndonesia.com telah menghubungi Dharma Pongrekun untuk menjelaskan persoalan NIK KTP warga namun yang bersangkutan belum merespons.

Dugaan pencatutan NIK KTP secara sepihak itu viral di media sosial X (Twitter). Mereka protes karena tiba-tiba mereka dinyatakan mendukung pasangan calon kepala daerah perseorangan.

Komisioner KPU Jakarta Dody Wijaya menjelaskan data KTP warga yang ada website di Info Pemilu KPU tercampur antara yang lolos verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

Lihat Juga : KPU Jakarta Buka Suara Dugaan Pencatutan KTP Warga Dukung Dharma-Kun

Menurutnya, di website itu ada data yang hanya lolos verifikasi administrasi, namun tertulis mendukung Dharma-Kun.

Kemudian ada juga data yang memang lolos tahap verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Data yang lolos ini menurutnya benar-benar mendukung Dharma-Kun.

"Data itu ada yang lolos tahap verifikasi administrasi, lolos faktual, berarti benar-benar mendukung. Ada yang lolos administrasi tapi enggak lolos faktual, berarti dia tidak mendukung sebenarnya. Tapi administrasinya lolos. Nah, itu tercampur di dalam info pemilu tersebut," kata Dody di Jakarta Pusat, Jumat (16/8).