Pansus Haji DPR akan menyerahkan hasil kerja mereka dalam rapat Paripurna terakhir DPRperiode 2024-2029 pada Senin (30/9).

Mereka menyerahkan hasil kerjanya di tengah kegagalan memanggil Menag Yaqut Cholil Qoumas untuk hadir ke rapat.

Lihat Juga : Yaqut Absen Rapat Evaluasi Haji di DPR, Alasan Tak Dapat Tiket Pesawat

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pansus akan melaporkan hasil pembahasan pada saat masa persidangan terakhir pada masa penutupan," kata Anggota Pansus Haji DPR, Selly Andriany Gantina di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/9).

Selama perjalanannya, Pansus telah menggelar rapat dengan sejumlah pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Haji 2024.

Selain menggelar rapat, Pansus Haji juga telah melawat ke Arab Saudi. Selain itu, mereka juga telah melakukan inspeksi mendadak alias sidak ke Kantor Kementerian Agama pimpinan Yaqut Cholil Qoumas pada Rabu (4/9) lalu.

Namun mereka gagal menghadirkan Yaqut. Ia mangkir dari panggilan. Bahkan beberapa waktu lalu Pansus Haji sempat 'mengancam' akan meminta aparat untuk membawa paksa Yaqut ke DPR.

Lihat Juga : AnalisisNasib Pansus Haji DPR di Tengah Menag Yaqut yang Kerap Mangkir

Pada pemanggilan kedua, Rabu (18/9), Jubir Kemenag Sunanto alias Cak Nanto mengaku surat panggilan memang sudah dikirim dari DPR. Namun, katanya kala itu, Yaqut tak bisa datang karena sedang melakukan tugas kenegaraan keluar negeri. Kemudian, pansus juga menjadwalkan pemanggilan ketiga pada Senin (23/9) lalu.

Sebelumnya Pansus Haji memanggil Yaqut untuk memberi keterangan pada 10 September lalu atau panggilan pertama, namun Menag mengklaim sedang berada di Kalimantan Timur untuk menghadiri MTQ.

Yaqut juga membantah mangkir dari dua panggilan Pansus Hak Angket Haji DPR untuk dimintai keterangan. Yaqut mengklaim tidak pernah menerima surat panggilan. Ia malah mempertanyakan pernyataan anggota Pansus yang menyebut dirinya sudah mangkir dua kali.

"Saya belum pernah mendapatkan surat panggilan itu. Bisa dicek di Kesekjenan DPR, kan bisa dicek ya," kata Yaqut di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/9).