Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)Mahfud MD menilai KPU DKI Jakarta seharusnya membatalkan pencalonan Dharma Pongrekun-Kun Wardana di Pilgub Jakarta yang maju lewat jalur perseorangan atau independen.

Sebab, pencalonan Dharmana dan Kun diwarnai dugaan pencatutan identitas warga secara sepihak. KPU mestinya mengakui kekeliruan dalam proses verifikasi syarat dukungan pasangan tersebut.

"Seharusnya iya dong (dibatalkan), seharusnya KPU langsung, 'saya keliru kemarin'," kata Mahfud di Jakarta Pusat, Selasa (20/8).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mahfud meminta Bawaslu segera membuktikan ada pelanggaran dalam proses pencalonan Dharma-Kun.

"Okelah semuanya buang badan, polisi juga buang badan, biar Bawaslu dulu kan begitu, KPU juga, 'saya sudah menetapkan ya sudah, nanti kalau Bawaslu nyatakan batal, ya batal'. Tinggal Bawaslunya ini yang akan bonyok, kasihan juga. Ia dipepetkan ke sudut," ujarnya.

Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto ditetapkan sebagai bakal calon gubernur-wakil gubernur jalur perseorangan atau independen pada Pilgub Jakarta 2024. Pasangan ini dinyatakan telah memenuhi syarat pencalonan.

"Kami dari KPU DKI telah menetapkan paslon perseorangan pada 19 Agustus 2024. Adapun tadi ada saran perbaikan dari Bawaslu, sudah kami tindak lanjuti," kata Komisioner KPU Jakarta Astri Megatari dalam rapat pleno, Selasa.

Padahal, banyak warga Jakarta mengeluhkan identitas mereka dicatut sepihak oleh Dharma-Kun untuk melengkapi syarat dukungan. Mereka merasa tak pernah mendukung Dharma-Kun.

Seorang warga sempat membuat laporan ke Polda Metro Jaya soal dugaan pencatutan identitas ini. Namun, Polda Metro Jaya menghentikan pengusutan laporan pencatutan KTP warga itu.

Penghentian ini dikonfirmasi oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus atau Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak.