Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)Bahlil Lahadaliayang baru saja dilantik hari ini (19/8) mengungkap nasib perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PTFreeport Indonesia (PTFI).

Ia menjelaskan dari pihak pemerintah sudah setuju untuk memperpanjang izin tambang Freeport. Hanya saja masih ada beberapa persyaratan yang belum dipenuhi oleh perusahaan.

"Freeport sekarang sudah hampir selesai, tapi Freeport kayak agak lambat. Lambat dalam menyiapkan berbagai syarat yang menjadi negosiasi," ujarnya usai serah terima jabatan di Kementerian ESDM, Senin (19/8).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi jangan tanya pemerintah terus, tanya Freeport juga ya," jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah menyebutkan ada dua persyaratan yang harus dipenuhi Freeport untuk bisa memperpanjang usahanya di Tanah Air, yakni membangun smelter dan memberikan saham tambahan 10 persen kepada pemerintah.

Saat ini, pemerintah telah menjadi pemegang saham utama Freeport dengan porsi kepemilikan sebesar 51 persen. Untuk syarat perpanjangan, pemerintah berupaya menambah kepemilikan saham sebesar 10 persen lagi agar menjadi 61 persen.

Di sisi lain, masa IUPK Freeport di Indonesia bakal habis pada 2041 mendatang. Untuk bisa kembali memperpanjang izin usahanya di Indonesia, maka Freeport harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan pemerintah.

[Gambas:Video CNN]