Gerakan dan desakan rakyat untuk menolak Revisi UU Pilkada yang dibahas secara cepat oleh Baleg DPR pada Rabu (21/8) diperkirakan akan makin membesar jika DPR ngotot mengesahkan RUU tersebut menjadi Undang-undang.

RUU Pilkada yang baru digodok DPR ini dianggap banyak kalangan menabrak keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pencalonan yang dibuat Selasa (20/8) lalu.

Kontroversi yang dibuat DPR ini membuat kebanyakan rakyat marah lantaran tak mengikuti putusan MK sebetulnya dinilai sudah menjiwai semangat demokrasi dalam Pilkada.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Elemen buruh dan nelayan pun mulai menggelar demo pada Kamis (22/8) hari ini. Elemen mahasiswa seperti Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia (BEM SI) juga mengaku akan turun ke depan DPR.

Tak hanya di Jakarta, masyarakat sipil di berbagai daerah juga serempak akan turun ke jalan. Elemen warga yang tergabung dalam 'Gejayan Memanggil' di Yogyakarta juga akan melakukan hal serupa. Aksi bertajuk 'Jogja Memanggil' ini rencananya digelar pagi sedari pukul 08.00 WIB, didahului long mars dari Lapangan Parkir Abu Bakar Ali hingga Titik Nol Kilometer sebagai titik kumpul aksi, Kota Yogyakarta.

Aksi penolakan tak cuma ramai di jalanan. Di jagat media sosial pun diramaikan dengan gerakan penolakan terhadap UU Pilkada yang baru disahkan DPR ini.

Kata kunci #KawalPutusanMK menggema di media sosial di saat DPR menggelar rapat yang berpotensi merevisi Undang-undang Pilkada diduga buat membatalkan putusan MK) soal perubahan syarat pencalonan kepala daerah.

Tak hanya itu, warganet juga ramai-ramai mengunggah screenshot'Siaran Peringatan' darurat saat DPR diduga tengah mengakali aturan Pilkada sejak Rabu kemarin.

Peringatan Darurat ini memiliki desain berwarna latar biru dengan gambar simbol Garuda Pancasila. Para aktivis hingga seniman pun ramai-ramai memposting hal ini.

Terkait Peringatan Darurat, gambar itu merupakan potongan video yang diunggah akun YouTube EAS Indonesia Concept, akun YouTube yang membuat video dengan konsep The Emergency Alert System (EAS) versi Indonesia.

Pengamat politik dari lembaga Trias Politika Strategis, Agung Baskoro berpendapat desakan dan gerakan rakyat yang menolak aksi sewenang-wenang DPR mengubah UU Pilkada karena bertentangan dengan MK akan makin membesar. Bak bola salju bergulir.

Baginya, kesewenang-wenangan DPR ini dapat menjadi momentum membangkitkan kesadaran masyarakat untuk lebih kritis mengawasi pemerintahan.

"Saya optimistis, ini ada momentum yang sangat tepat untuk membagikan kesadaran masyarakat ya. Agar lebih kritis, lebih aktif, mengawasi jalannya pemerintahan di tengah partai-partai berkoalisi dalam satu kubu dan gemuk," kata Agung kepada CNNIndonesia.com, Kamis (22/8).

Lebih dari itu, Agung pun meyakini kesadaran masyarakat yang menolak revisi UU Pilkada oleh DPR bisa berubah menjadi gerakan sosial hingga gerakan politik. Baginya, gerakan sosial ini dapat muncul dari keresahan kolektif warga di mana demokrasi kini terancam oleh kebijakan DPR.

"Karena ini bisa menjadi alternatif masyarakat mulai kritis, cerdas, sehingga punya kesadaran kolektif untuk sama-sama berperan aktif mengawal demokrasi," kata dia.

Agung pun berharap DPR dan pemerintah dapat merespons tuntutan masyarakat yang menolak revisi UU Pilkada ini. Ia meyakini jika tuntutan tak digubris secara produktif oleh kekuasaan, maka dapat berefek menjalar ke mana-mana.

Ia mencontohkan Jokowi bisa saja berupaya menggunakan instrumen kekuasaannya seperti mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-undang atau Perpu untuk merevisi UU Pilkada yang dibuat DPR lantaran mengangkangi keputusan MK. Bukan justru mengabaikan tuntutan massa yang potensial dapat terjadi kerusuhan di mana-mana.

"Dan ini tidak baik untuk stabilitas pemerintahan, baik dalam konteks Presiden Jokowi, maupun presiden terpilih Prabowo. Jadi kalau menurut saya Presiden Jokowi harus ambil peran di sini," kata Agung.

"Jadi menurut saya Presiden Jokowi punya peranan strategis menyudahi ini, sehingga kita bisa fokus menghadapi pilkada," tambahnya.

Senada dengan Agung, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus melihat gerakan penolakan massa akan lebih masif imbas kebijakan DPR ini.

"Maka saya kira respons ini akan semakin masif ditunjukkan hingga bisa membatalkan arogansi sepihak DPR dan Pemerintah terkait Revisi UU Pilkada," kata Lucius.

Lihat Juga : Massa Demo 'Darurat Indonesia' Mulai Kepung Gedung DPR

Lucius memperhatikan respons publik di dunia maya terlihat begitu luar biasa untuk menolak keputusan DPR mengubah keputusan MK. Ia mengatakan publik terlihat sudah capek membiarkan DPR dan Pemerintah semakin suka-suka melakukan sesuatu.

Tak hanya itu, Lucius juga mengatakan publik selama ini sudah jengah dengan pengabaian DPR dan pemerintah pada aspirasi dan pada aturan hukum yang ada.

"Kita semua berharap ini akan ditangguhkan oleh DPR, dan keputusan MK yang akhirnya harus dijalankan," kata dia.