Pemerintah bakal melelang jatahlahan tambangyang disediakan apabila ormas keagamaanmenolak untuk mengelola. Contohnya, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) yang menyatakan dengan tegas tidak akan ambil bagian dalam pengelolaan tambang.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan pemerintah menyediakan enam lahan tambang untuk dikelola oleh ormas yang mewakili semua agama di Indonesia. Namun, apabila ada yang menolak, maka lahan akan kembali ke negara untuk dilelang.

"Ya, kembali kepada negara. Kita berlakukan sebagaimana aturan induknya, lelang kalau tak mau diambil," ujarnya dalam bincang santai dengan media di Gedung Migas, Kuningan, Jumat (7/6).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Rinciannya, lahan bekas PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Energy Tbk, PT Multi Harapan Utama (MAU), dan PT Kideco Jaya Agung.

"PKP2B juga diciutkan cuma menjadi 6 juga. Jadi memberikan kesempatan kepada mereka (ormas)," pungkasnya.

Adapun pemberian izin khusus bagi ormas untuk mengelola lahan tambang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Dalam PP 25/2024 itu, pemerintah memperbolehkan pengelolaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) diberikan kepada sejumlah ormas keagamaan.

Menurutnya, tujuan pemerintah memberikan izin khusus adalah untuk membantu ormas mempunyai penghasilan tambahan guna membiayai program yang disusun. Misalnya, memperbaiki rumah ibadah yang sudah tak layak hingga memberikan beasiswa bagi umatnya.

"Jadi memang ini kan upaya pemerintah untuk bisa memberikan kesempatan kepada organisasi-organisasi keagamaan. Jadi ada sumber untuk bisa mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaan itu kan banyak, sarana ibadah, pendidikan, kemudian juga masalah kesehatan," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]