Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid alias HNW mendorong agar keputusan presiden (Keppres) soal IKN diputuskan oleh Prabowo Subianto saat menjabat sebagai presiden.

HNW juga menegaskan PKS tak sependapat dengan pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa IKN sebagai keputusan seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya Presiden. 

Menurut HNW, pernyataan Presiden faktanya berbeda dengan kondisi lapangan. Apalagi, kata dia, PKS sebagai Fraksi juga menolak perpindahan Ibu Kota ke IKN.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena Fraksi PKS sebagai fraksi jelas menolak secara UU sejak diputuskan di Paripurna, termasuk ada revisi terhadap UU itu pun PKS menolak," kata dia di kompleks parlemen, Jumat (27/9).

Sementara, jika yang dimaksud adalah keputusan rakyat, HNW mengungkap hasil survei yang menyebut mayoritas atau 57 persen masyarakat menolak perpindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN.

"Ternyata mayoritasnya dua survei itu lebih dari 57 persen warga Indonesia tidak setuju pindah ke IKN," katanya.

Lihat Juga : Jokowi Bantah IKN Proyek Presiden: Keputusan Seluruh Rakyat

Wakil Ketua MPR itu mengingatkan agar Presiden Jokowi berbicara apa adanya sesuai kondisi di lapangan. Dia pun berharap agar Keppres penandatangan IKN diserahkan kepada Presiden berikutnya.

"Dan sudah, lah, dengan demikian maka biar presiden yang akan datang yang akan menandatangani Keppres apakah akan pindah atau tidak pindah," katanya.

Presiden Jokowi hingga kini tak kunjung mengeluarkan Keppres IKN yang akan mengesahkan pemindahan Ibu Kota secara definitif. Padahal, UU IKN telah diteken sejak awal 2024 lalu.

Dia terakhir menegaskan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur masih belum rampung lantaran menunggu kesiapan.

Jokowi membuka peluang Presiden RI terpilih Prabowo Subianto yang menandatangani aturan pemindahan Ibu Kota baru itu.

"Yang tanda tangan bisa saya, bisa presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Yang paling penting kotanya siap betul," kata dia.

Lihat Juga : Keppres IKN Nusantara Belum Terbit, Jakarta Tetap Ibu Kota Negara