Kementerian Luar Negeri Indonesia(Kemlu) mengecam keputusan kabinet Israelyang mengesahkan lima pos permukiman Yahudi di Tepi Barat, Palestina.

"Indonesia mengutuk keras keputusan Israel yang mengesahkan 5 pos pemukiman Yahudi di Tepi Barat, Palestina," demikian rilis resmi Kemlu, Senin (1/7).

Lihat Juga : KILAS INTERNASIONALPilpres Iran Lanjut Putaran Kedua sampai Gencatan Senjata Gaza Mandek

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bersama komunitas internasional, Indonesia akan terus mendesak akuntabilitas Israel dan implementasi solusi dua negara," lanjut Kemlu.

Kecaman Indonesia muncul usai kabinet Israel sepakat mengakui lima pos permukiman di Tepi Barat pada pekan lalu.

[Gambas:Twitter]

Media resmi pemerintah, KAN, melaporkan Kabinet Keamanan menyetujui rencana Menteri Keuangan Bezalel Smotrich untuk legalisasi pos permukiman di Tepi Barat.

Usulan Smotrich juga mencakup penerbitan tender untuk ribuan unit rumah di wilayah tersebut dan sanksi ke otoritas Palestina.

Tak hanya itu, rencana Menkeu ini meliputi langkah-langkah menghapus kekuasaan eksekutif dari Otoritas Palestina di Tepi Barat bagian selatan, menindak secara hukum pembangunan ilegal, dan melindungi situs warisan budaya serta Kawasan lingkungan hidup.

Nantinya, wilayah yang ditetapkan sebagai "Wilayah" B di Tepi Barat akan berada di bawah kontrol sipil Palestina dan kendali keamanan Israel.

Usulan Smotrich dianggap sebagai respons setelah lima negara Eropa mengakui negara Palestina. Mereka yakni Armenia, Spanyol, Irlandia, Norwegia, dan Slovenia.

Pengakuan ini terjadi saat agresi Israel di Gaza kian brutal. Imbas operasi mereka, lebih dari 37.000 warga di Palestina meninggal.