MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Konfigurasi panitia pemungutan suara (PPS) dan satu panitia pemungutan kecamatan (PPK) Pemilu 2024 Kabupaten Madiun mengalami sedikit perubahan. Itu seiring mundurnya delapan PPS dan satu PPK. ‘’Terakhir (yang mundur) PPS asal Desa Klorogan,’’ ungkap Ketua KPU Kabupaten Madiun Ali Nur Wahyudi kemarin (23/6).

Ali menyebutkan, alasan mereka mundur beragam. Mayoritas karena sudah mendapatkan pekerjaan lain atau pindah ke luar daerah. Pun, sesuai PKPU 8 Tahun 2022 dilakukan pergantian antar waktu (PAW). ‘’Tak ada ketentuan batasan waktu kapan tidak diperbolehkan mundur,’’ ujarnya.

Sementara, PAW yang dilantik, lanjut Ali, diperoleh dari hasil perankingan pendaftar yang ada sebelumnya. Pun, dia mengimbau mereka bertahan agar tidak mengganggu pelaksanaan pemilu. ‘’Juga intens koordinasi dengan rekan kerjanya. Sering bertanya tugas-tugas yang harus dikerjakan dan segera melakukan penyesuaian,’’ tuturnya.

Informasi yang dihimpun, petugas PPS Kabupaten Madiun total sebanyak 618 orang. Mereka yang menjabat ketua mendapatkan upah bulanan Rp 1,5 juta dan anggota Rp 1,3. Sementara, jumlah PPK ada 75. Untuk ketua diupah Rp 2,5 juta per bulan dan anggota Rp 2,2 juta.  (odi)