Ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowomemastikan partainya akan memberikan pendampingan hukum bagi Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti atau Ita yang terseret dalam proses penyelidikan kasus dugaan korupsi oleh KPK.

"Oh iya dong, mesti didampingi, kan itu (Ita) kader (PDIP), biar kita juga tahu apa persoalannya," kata Ganjar saat ditemui di UGM, Sleman, Rabu (24/7).

Lihat Juga : KPK Geledah Pemkot Semarang Sudah 2 Pekan, Apa Progresnya?

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tim penyidik KPK masih menggeledah sejumlah tempat di Semarang, Jawa Tengah hingga Selasa (22/7). Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa, pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024.

Upaya paksa tersebut menyasar satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

Lihat Juga : KPK Tetapkan 4 Tersangka di Kasus Korupsi Pemkot Semarang

Sejumlah tempat yang menjadi sasaran penggeledahan di antaranya kantor dan rumah pribadi Ita, serta ruang bagian pengadaan barang dan jasa, kantor bappeda, dinas sosial, dinas kominfo, dinas penataan ruang, dinas perumahan dan kawasan pemukiman.

Kemudian dinas arsip dan perpustakaan, dinas perikanan, dinas perindustrian, dinas pendidikan, dinas koperasi dan UMKM, dinas kebudayaan dan pariwisata, dan badan kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol).

Meski tidak mengungkapkan identitas secara gamblang, KPK secara resmi menyampaikan ada empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Ita pun sudah buka suara merespons penyidikan yang dilakukan oleh KPK tersebut. Ita menegaskan akan kooperatif mengikuti proses penegakan hukum.

Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga sudah berkomentar mengenai proses penegakan hukum yang dilakukan KPK di Semarang. Menurut dia, dinamika politik hukum kerap terjadi di setiap menjelang pemilihan kepala daerah atau pilkada.

Lihat Juga : Walkot Semarang soal Penggeledahan KPK: Saya di Sini, Tak Kemana-mana

"Sebenarnya secara historis menjelang Pilkada Serentak itu memang ada berbagai dinamika politik hukum. Ada politik hukum yang digerakkan oleh kebenaran, ada politik hukum yang digerakkan oleh kepentingan politik lain," ujar Hasto di kantor PDIP, Jakarta, Sabtu (20/7).

Hasto menegaskan PDIP menghormati proses penegakan hukum yang menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan mengedepankan kebenaran.

"Jangan hukum ditunggangi oleh alat kekuasaan," ucap dia.