Pemimpin de facto Myanmaryang dikudeta, Aung San Suu Kyi, disebut menolak tawaran terkait negosiasi damai dengan junta militer.

Menurut sumber Radio Free Asia (RFA), junta Myanmar setidaknya telah bertemu dengan Suu Kyi dua kali di penjara Naypyidaw .

Lihat Juga : Taiwan Beri Pedoman Warga Kenali Ciri-ciri Tentara China yang Menyamar

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami mendengar bahwa para jenderal mendesaknya untuk membantu junta dalam proses perdamaian di tengah situasi politik saat ini dan membantu menghentikan kekerasan. Kami mendengar bahwa [Aung San Suu Kyi] tidak merespons (permintaan itu)."

[Gambas:Video CNN]

Junta militer memang masih "berperang" melawan kelompok pemberontak dan organisasi etnis bersenjata yang menolak mentah-mentah kudeta militer pada Februari 2021.

Sumber di Naypyidaw mengatakan kepada RFA bahwa meskipun ketiga jenderal tersebut mungkin telah bertemu dengan Suu Kyi di penjara lebih dari dua kali, mereka tidak dapat memastikan kunjungan tersebut.

Junta belum membuat pengumuman resmi tentang pertemuan tersebut dan RFA tidak dapat mengkonfirmasi secara independen bahwa pertemuan itu terjadi.

Sumber yang dekat dengan tim hukum Suu Kyi, termasuk di dalam partainya, NLD, mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui pertemuan tersebut.

Sementara itu, sumber mengatakan kepada RFA bahwa kepala biara Buddha dari Suaka Thabarwa di kotapraja Thanlyin, Ottama Thara, telah bertemu dengan pelindung senior partai NLD Thura Tin Oo pada 8 Juni dan menyarankan agar Suu Kyi "pensiun dari politik dan berpartisipasi dalam upaya perdamaian."

Biksu itu dilaporkan bertemu beberapa kali dengan para elite militer di Naypyidaw sebelum pertemuan dengan Thura Tin Oo. Ia sempat mengatakan bahwa para jenderal junta militer berharap dengan berdamai, Suu Kyi dapat memfasilitasi solusi damai antara junta dengan kelompok pemberontak demi mengakhiri kebuntuan politik negara itu.

Suu Kyi sendiri masih menjadi tahanan junta militer bersama sejumlah pejabat sipil sejak kudeta berlangsung.

Pengadilan junta militer telah memvonis Suu Kyi bersalah atas tuduhan korupsi, pelanggaran undang-undang pemilu, hingga pelanggaran rahasia negara pada Desember 2022.

Perempuan 78 tahun itu menghadapi total 33 tahun penjara untuk 19 kasus, dan ditahan di sel isolasi di Naypyidaw. Para pendukung Suu Kyi mengatakan vonis tersebut bermotif politik.