result hk 2019 sampai 2022 - Ganti Arah! Ekonomi Nasional Harus Digenjot dari Daerah
2024-10-07 21:48:58
Jakarta, CNBC Indonesia-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan memaparkan empat strategi pengembangan daerah di bawah pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Strategi pertama adalah perubahan orientasi dari pembangunan berbasis nasional, menjadi pertumbuhan ekonomi berbasis daerah.
"Pertama adalah bagaimana kita mengembangkan strategi pembangunan daerah, sebelumnya kita berfokus pada strategi pembangunan nasional," kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman dalam Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal Tahun 2024, Jakarta, Selasa, (24/9/2024).
Baca:Belanja Pegawai Rp197 T, Habis Bayar THR & Kenaikan Gaji PNS |
Luky mengatakan perubahan orientasi pembangunan ini amat penting karena Indonesia adalah negara yang besar. Dia mengatakan pemerintah harus menggali potensi masing-masing daerah.
"Itulah sebabnya kita mencoba untuk mengembangkan strategi pembangunan daerah ini. Jadi, bagaimana kita melakukannya? Pertama, tentu saja, mencoba memahami potensi daerah-daerah itu," kata dia.
Setelah mengetahui potensi masing-masing daerah, Luky mengatakan kemudian menjadi tugas DJPK Kemenkeu untuk menyiapkan instrumen fiskal guna mendorong potensi tersebut.
Luky melanjutkan strategi kedua adalah memaksimalkan Transfer ke Daerah (TKD). Dia mengatakan TKD tersebut diberikan bukan hanya untuk kebutuhan belanja pemerintah daerah, tapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.
Baca:Jokowi Sudah Bagi-bagi Rp1.000 T ke Warga RI, Siapa Dapat? |
Dia mengatakan dalam mengalokasikan anggaran untuk daerah ini, pemerintah menggunakan berbagai indikator pertimbangan. Menurut dia, Indonesia memiliki beragam daerah dengan keunikannya. Sehingga setiap daerah tak bisa dipukul rata.
"Itulah sebabnya dalam hal kebijakan kita mencoba untuk memanfaatkan apa yang disebut kebijakan afirmatif," kata dia.
Luky melanjutkan strategi ketiga adalah Kemenkeu mencoba untuk memperbaiki kualitas belanja daerah. Meski menganut sistem desentralisasi, pengawasan oleh pemerintah pusat tetap dilakukan guna memastikan kualitas belanja pemerintah daerah.
Terakhir, kata dia, pemerintah pusat turut mengawasi target pembangunan masing-masing daerah, sembari memberikan insentif fiskal bagi daerah yang dianggap berhasil mencapai sejumlah indikator pembangunan.
"Dan nomor empat adalah target pendanaan, jadi kita perlu menetapkan tujuan dan target untuk mendukung dan memastikan pembangunan," kata dia.
"Ini sangat menarik, kita juga memperkenalkan apa yang disebut insentif fiskal," kata dia.
(rsa/mij) Saksikan video di bawah ini:
