Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan penyesuaian anggaran melalui mekanismeautomatic adjusmenttidak dipakai untuk membiayai bantuan sosial (bansos).

Hal itu disampaikan Ani, sapaan akrabnya, di sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4).

Kebijakan automatic adjusmentmerupakan mekanisme pencadangan belanja kementerian/lembaga (KL) yang diblokir sementara pada pagu belanja KL.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Apakahautomatic adjusment dipakai untuk membiayai bansos? Tidak. Karena bansos dan perlinsos sudah dianggarkan di APBN. Baik di bagian anggaran kementerian masing-masing, tadi Kemendikbud, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan yang lainnya maupun di bagian anggaran Bendahara Umum negara, itu seperti subsidi, atau melalui transfer dana keuangan ke daerah seperti BLT desa," ujar Ani menjawab pertanyaan hakim konstitusi Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Guntur Hamzah.

Dalam kesempatan itu, Ani turut menjelaskan alasan automatic adjusment sebesar 5 persen. Menurut dia, hal tersebut sebagai bagian untuk mengelola APBN secara fleksibel dan menambah daya tahan APBN.

"Lima persen diperkirakan sesuai dengan data historis KL rata-rata penyerapan anggaran mereka adalah di sekitar 95 persen," imbuhnya.

"Dengan demikian, waktu kami menyampaikan automatic adjustment5 persen itu diharapkan tidak mempengaruhi kemampuan KL untuk menjalankan program-program prioritas dan dana automatic adjusment itu tidak dialihkan ke KL lain. Jadi, tetap milik KL hanya kita blokir. Apabila KL betul-betul memiliki prioritas dan urgensi yang tinggi mereka akan bisa meminta untuk dibuka blokir, tapi itu sangat selektif karena memang tujuannya untuk meningkatkan disiplin fiskal dan penajaman prioritas di dalam masing-masing KL," imbuhnya.

Sudah dilakukan sejak 2022

Ani menambahkanautomatic adjusment sudah dilakukan sejak APBN 2022, tidak hanya menjelang Pilpres 2024. Kebijakan tersebut dilakukan setiap awal tahun.

Pada 2022 lalu,automatic adjustment dilakukan melalui Surat Menteri Keuangan tanggal 29 November 2021. Bahkan, kata Ani, sebelum tahun anggaran dimulai, Kemenkeu sudah menulis untuk melakukan automatic adjusment, surat nomor: S/1088/MK.

Ani menjelaskan pada tahun 2022 pihaknya melakukan dua kali automatic adjusmentdengan surat kedua tanggal 23 Mei 2022 nomor: S/458/MK.

Sementara pada APBN 2023, automatic adjusment dilakukan dengan mengirim surat tanggal 9 Desember 2022 dengan nomor: S/1040/MK, serta di APBN 2024 mengirimkan surat automatic adjustmenttanggal 29 Desember 2023 dengan nomor: S/1082/MK.

"Yang menarik perhatian publik nampaknya hanya yang tanggal 29 Desember 2023 karena memang sudah mulai hawa pemilu, tapi sebetulnya dari tahun 2022 kami sudah melakukan automatic adjustment," terang Ani.

[Gambas:Video CNN]