Hizbullah menjadi organisasi politik dan paramiliter yang disegani, bukan hanya di Lebanon, tetapi juga Timur Tengah. Menurut Menteri Luar Negeri Lebanon Abdallah Bou Habib, ada andil Israel hingga membuat Hizbullah sekuat sekarang.

Abdallah Bou Habib mengatakan bahwa semakin kuatnya Hizbullah di Lebanon Selatan, tak lain karena kegagalan Israel mematuhi Resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengakhiri perang di Lebanon pada 2006. Hizbullah sendiri kelompok pejuang Islam yang didirikan di Lebanon pada tahun 1982.

"Jika saja Israel benar-benar menerapkan Resolusi 1701 sampai selesai, mungkin Hizbullah tidak akan jadi sekuat dan seeksis sekarang di Lebanon Selatan," ujar Bou Habib dalam wawancara dengan CNN, yang direkam sebelum serangan rudal Iran ke Israel pada Selasa (1/10).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Resolusi DK PBB nomor 1701 yang disahkan untuk mengakhiri perang Israel-Hizbullah, memerintahkan kedua belah pihak mematuhi "Garis Biru", yakni garis batas penarikan tentara Israel dan Hizbullah sepanjang 120 kilometer di perbatasan Israel-Lebanon.

Pihak manapun yang menyeberang garis tersebut dipastikan melanggar Resolusi 1701. Dalam hal ini, Israel tidak mematuhi Resolusi 1701.

Bou Habib menyatakan bahwa Perdana Menteri Lebanon saat ini, Najib Mikati, menekankan berkali-kali soal keputusan mengenai perang tidak ditetapkan oleh pemerintahannya, kendati keputusan tersebut selayaknya ditentukan pemerintah Lebanon.

Hal itu, kata Bou Habib, karena keadaan di wilayah Lebanon Selatan berada di luar kuasa pemerintahan Najib Mikati.

"Kalau sampai muncul Hizbullah, sebuah gerakan perlawanan, di Lebanon selatan, berarti memang ada pendudukan yang terjadi," ucap Bou Habib.

Konflik di kawasan Timur Tengah mencapai eskalasi yang sangat mengkhawatirkan menyusul invasi darat pasukan militer Israel ke perbatasan Lebanon pada Senin (30/9).

Setelah itu disusul serangan rudal Iran ke wilayah Israel pada Selasa (1/10). Kondisi keamanan yang memburuk di Lebanon, membuat pemerintah beberapa negara memutuskan mengevakuasi warga negaranya dari negara tersebut.