Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan serangan Hamas ke Israelpada 7 Oktober tak akan pernah bisa menjadi pembenaran "hukuman kolektif" (collective punishment) terhadap warga Palestina.

Hal itu disampaikan Guterres dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB pada Jumat (8/12) di tengah gempuran brutal Israel terhadap Hamas yang masih terjadi di Gaza dan telah menewaskan lebih dari 17 ribu orang.

Lihat Juga : 17.487 Orang Tewas Akibat Agresi Israel ke Palestina

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sekitar 130 orang masih disandera. Saya menyerukan pembebasan mereka segera dan tanpa syarat, serta perlakuan manusiawi dan kunjungan Komite Palang Merah hingga mereka semua dibebaskan," tuturnya.

Kendati demikian, Guterres kembali menegaskan pernyataannya itu tidak membenarkan serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober yang dilaporkan menewaskan 1.200 orang.

[Gambas:Video CNN]

"Tidak ada pembenaran untuk sengaja membunuh sekitar 1.200 orang, termasuk 33 anak-anak, melukai ribuan lainnya, dan menyandera ratusan orang."

Serangan Hamas itu yang kemudian dibalas Israel sejak 7 Oktober hingga kini. Israel berulang kali menyatakan bakal menghancurkan Hamas sehingga tanpa henti memborbardir Gaza, dari serangan udara dan kini ke serangan darat.

Israel juga sudah menggempur Gaza selatan yang sesungguhnya n menjadi tempat pelarian jutaan warga Palestina di Gaza utara dan tengah yang mencari perlindungan akibat gempuran Israel di awal agresi berlangsung Oktober lalu.

Guterres sebelumnya menyurati DK PBB dan menyatakan Gaza sudah di ambang kehancuran. Dalam surat itu, ia menggunakan Pasal 99 Piagam PBB yang jarang digunakan.

Hal itu dilakukan untuk meminta perhatian DK PBB mengenai "masalah apa pun yang menurut pendapatnya dapat mengancam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional."

Guterres mengupayakan "gencatan senjata kemanusiaan" untuk mencegah "bencana yang berpotensi menimbulkan dampak yang tidak dapat diubah bagi rakyat Palestina" dan seluruh Timur Tengah.

Sementara itu, Dewan Keamanan PBB akan melakukan pemungutan suara mengenai rencana gencatan senjata yang diusulkan Arab pada Jumat (8/12) dan beberapa upaya sebelumnya untuk menjadi perantara gencatan senjata telah diveto.

Namun, hal tersebut ditunda beberapa jam mendatang menunggu hasil pertemuan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dengan para menteri Arab terkait kondisi di Gaza.