Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun pertamaPrabowo Subianto menyiapkan Rp297,71 triliun untuk gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil (PNS).

"Pada RAPBN tahun anggaran 2025, belanja pegawai kementerian/lembaga (K/L) direncanakan sebesar Rp297.717,1 miliar," tulis Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, dikutip Selasa (3/9).

"Anggaran tersebut, antara lain digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja bagi para aparatur negara sesuai dengan capaian reformasi birokrasi dari masing-masing K/L," lanjut keterangan tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Secara keseluruhan, total belanja pegawai di 2025 menyentuh Rp513,22 triliun. Ini turut mencakup belanja pegawai non-K/L.

Ada kenaikan yang cukup besar dibandingkan Outlook APBN 2024, yakni melonjak Rp52,36 triliun. Pasalnya, belanja pegawai sampai akhir tahun ini diperkirakan cuma menghabiskan Rp460,86 triliun.

Kenaikan gaji PNS memang disebut-sebut akan dilakukan di era Prabowo. Meski, kepastian ini tidak diumumkan oleh Presiden Joko Widodo dalam Pidato Penyampaian Keterangan Presiden Atas RUU APBN 2025 dan Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR RI.

Namun, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata memastikan RAPBN 2025 sudah didesain untuk mengakomodasi kenaikan gaji abdi negara.

"Itu APBN untuk 2025 sudah kita desain untuk siap apabila itu (kenaikan gaji ASN dan TNI/Polri) dilakukan, tetapi keputusannya sesuai dengan komitmen antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo (presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto) itu diserahkan kepada presiden baru," jelasnya di Kompleks DPR RI, Jumat (16/8), dikutip dari CNN Indonesia TV.

"Jadi, kapannya (pengumuman kenaikan gaji PNS), berapanya, dan sebagainya itu nanti Pak Prabowo yang akan (mengumumkan)," tegas Isa.

RAPBN 2025 juga merinci 4 fokus belanja pegawai tahun depan, yakni:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi, antara lain melalui digitalisasi dalam rangka meningkatkan produktivitas
2. Melanjutkan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional, dan berintegritas
3. Meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga daya beli dan konsumsi aparatur negara
4. Memperhitungkan kebutuhan pegawai baru dengan menerapkan kebijakan zero growth untuk pegawai non tenaga pendidikan dan non tenaga kesehatan serta mendorong pemerataan tenaga pendidikan dan kesehatan.

[Gambas:Video CNN]