susunan pemain ac milan - Maju Mundur Aturan BBM, Subsidi Langsung ke Orang Bisa Jadi Solusi
2024-10-08 01:53:47
Jakarta, CNBC Indonesia -Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) 2020-2024 Satya Widya Yudha menyadari bahwa pemerintah sebenarnya memiliki niat kuat untuk memastikan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dapat tepat sasaran. Mengingat, hal ini menjadi kunci utama dalam reformasi kebijakan subsidi.
Menurut Satya, untuk mewujudkan penyaluran BBM subsidi yang lebih terarah, pemerintah perlu melakukan revisi terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 Perpres 191 tahun 2014. Terutama mengenai siapa saja yang berhak menggunakan BBM bersubsidi.
Satya menilai, apabila pemerintah memutuskan untuk tetap memberikan subsidi, maka solusi idealnya adalah memberikan subsidi secara langsung kepada masyarakat yang memang membutuhkan, bukan subsidi melalui komoditas seperti saat ini.
"Kalau itu dilakukan tentunya kita sudah tidak lagi berbicara distribusi terbuka atau tertutup, tapi sudah mengarah kepada subsidi yang tidak tergantung pada komoditas, tetapi subsidi yang langsung kepada orang," kata Satya dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia, dikutip Rabu (25/9/2024).
Satya lantas menyoroti bahwa saat ini banyak subsidi tidak dinikmati oleh mereka yang benar-benar membutuhkan. Sementara total anggaran yang telah digelontorkan pemerintah, baik untuk subsidi maupun kompensasi BBM, nilainya telah mencapai lebih dari Rp 300 triliun.
"Itu sudah lebih daripada Rp 300 triliun jadi bisa dibayangkan bagaimana pengeluaran atau belanja daripada pemerintah dalam subsidi dan kompensasi itu sudah sangat besar jadi saya rasa nanti ini tentunya disadari bahwa uang itu sebetulnya bisa kita gunakan untuk langsung kepada masyarakat yang memang layak disubsidi," kata dia.
Bila itu diterapkan, maka menurutnya daya beli masyarakat tidak terganggu dan inflasi dapat terjaga. Karena itu, ia pun berharap persiapan dan sosialisasi terkait perubahan mekanisme penyaluran BBM subsidi dapat segera dilakukan.
"Saya yakin apa yang dikatakan oleh Menteri ESDM itu lebih kepada kesiapan dalam hal ini menyangkut masalah sosialisasi jadi mudah-mudahan nanti itu akan segera bisa dicarikan jalan keluar apakah 1 Oktober dinyatakan belum bisa itu pasti terkait daripada cakupan sosialisasi dan saya harapkan nanti dengan kesadaran ini akan dibentuk mekanisme yang tidak merugikan dalam hal ini," katanya.
Baca:Tim Prabowo Mau Pangkas Subsidi BBM, Ganti ke BLT |
Sebagaimana diketahui, pemerintah sempat berencana untuk memperketat kriteria pengguna BBM subsidi agar lebih tepat sasaran. Semula ini diharapkan bisa berjalan pada 1 September, lalu mundur ke 1 Oktober. Namun terbaru, pemerintah mengisyaratkan bahwa kebijakan kriteria baru pengguna BBM subsidi ini tak akan dijalankan mulai 1 Oktober 2024.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan aturan mengenai siapa saja yang berhak menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite dan Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar Subsidi masih dalam pembahasan.
Oleh sebab itu, menurutnya aturan yang akan termuat di dalam Peraturan Menteri ESDM itu belum akan terbit dalam waktu dekat ini. Hal ini sekaligus mengoreksi pernyataan Bahlil sebelumnya yang sempat menyebut bahwa semula aturan ini akan diberlakukan mulai 1 Oktober 2024.
"Feeling saya belum (Oktober). Feeling saya belum," kata Bahlil ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (20/9/2024).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun sempat meminta agar anggota kabinetnya tidak mengeluarkan kebijakan yang ekstrem jelang pergantian pemerintahan.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna terakhir pada Jumat (13/09/2024) di IKN, Kalimantan Timur, Presiden Jokowi meminta kepada para Menteri Kabinet Indonesia maju untuk tidak membuat kebijakan-kebijakan yang ekstrem, khususnya yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.
Jokowi meminta untuk menjaga situasi yang kondusif demi stabilitas untuk tetap tumbuh dalam melakukan pembangunan. Hal ini untuk memastikan untuk tidak ada riak-riak gejolak sampai pada pemerintahan berikutnya atau dalam hal ini pemerintahan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto.
"Artinya kita harus bisa menjaga daya beli masyarakat, jaga inflasi, jaga pertumbuhan, jaga keamanan, jaga ketertiban, dan jangan membuat kebijakan2 yang ekstrim terutama yang berkaitan dalam hajat orang banyak, yang berpotensi merugikan masyarakat luas, yang berpotensi menimbulkan gejolak," ungkap Jokowi di Sidang Kabinet Paripurna terakhir di IKN, Jumat (13/9/2024).
Baca:Ekonom: Tak Ada Alasan Jokowi Tunda Pengetatan Kriteria BBM Subsidi |
(wia) Saksikan video di bawah ini:
