gigi copot togel 2d - Pengetatan Kriteria Pengguna BBM Subsidi Diminta Berlaku Bertahap..
2024-10-08 01:58:50
Jakarta, CNBC Indonesia -Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Eddy Soeparno mengatakan rencana pemerintah untuk mengetatkan konsumen Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Indonesia pada Oktober 2024 mendatang perlu dilakukan secara bertahap.
Menurut Eddy, masyarakat memerlukan adaptasi atas perubahan kebiasaan yang dilakukan, apalagi hal ini menyangkut kebiasaan perekonomian. Saat ini masyarakat Indonesia tengah dalam proses pemulihan pasca pandemi Covid-19 yang dinilai berpengaruh pada perekonomian, khususnya kelas menengah.
"Kita harus lihat bahwa masyarakat saat ini karena kondisinya demikian dan kita harus selalu jaga daya belinya, karena progres ini dan kebijakan ini bisa dilakukan secara bertahap, secara progresif, bisa diberlakukan mungkin hanya di tempat tertentu atau hanya untuk dilakukan dalam waktu-waktu tertentu saja," ungkap Eddy kepada CNBC Indonesia dalam program Energy Corner, dikutip Rabu (4/9/2024).
Baca:Yang Berhak Isi BBM Subsidi Harus Daftar QR Code ya, Ini Caranya.. |
Ditambah, kata Eddy, rencana pengetatan konsumen BBM bersubsidi di dalam negeri bisa membuat masyarakat yang tidak tergolong dalam konsumen BBM subsidi harus membeli BBM yang memiliki harga dan kualitas yang lebih tinggi.
Maka, rencana pemberlakuan pengetatan konsumen BBM bersubsidi secara bertahap tersebut perlu dilakukan agar masyarakat tidak 'kaget' dengan kebijakan baru nantinya.
"Kalau memang nanti diberikan beban seperti misalnya harus membeli bahan bakar dengan harga yang lebih mahal, apalagi nanti bulan Januari nanti dikenakan PPN 12% yang akan berlaku, tentu itu bisa berisiko untuk menyurutkan daya beli masyarakat,"tambahnya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini masih melakukan sosialisasi agar pelaksanaan BBM subsidi tepat sasaran pada 1 Oktober dapat diberlakukan.
Baca:Subsidi BBM-Listrik Dipangkas Tahun Depan, Kemenkeu: Bukan Pembatasan! |
"Memang ada rencana begitu (1 Oktober). Karena begitu aturannya keluar, Permen-nya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas," kata Bahlil ditemui usai Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI beberapa waktu lalu, dikutip Senin (02/09/2024).
Setidaknya, ada beberapa kategori kendaraan yang tidak lagi diperbolehkan menggunakan Pertalite dan Solar bersubsidi. Salah satunya, yakni berdasarkan kapasitas mesin mobil atau Cubicle Centimeter (CC).
Berdasarkan informasi yang diterima CNBC Indonesia, mobil bensin dengan kapasitas mesin (CC) di atas 1.400 CC tidak lagi diperbolehkan menggunakan Pertalite. Sementara, mobil diesel dengan kapasitas mesin diatas 2.000 CC tidak diperbolehkan lagi menggunakan Solar subsidi.
(pgr/pgr) Saksikan video di bawah ini:
