Direktorat Jenderal Pajakbuka suara soal dugaan 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) termasuk milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran Rakabuming, putra sulung Jokowi yang juga Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 dan Menkeu Sri Mulyani bocor.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti mengatakan pihaknya tengah melakukan pendalaman atas kasus itu.

"Saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.comlewat pesan teks, Rabu (18/9).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dari jutaan data yang bocor itu ada milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran Rakabuming, putra sulung Jokowi yang juga Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029.

"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yg bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll," ujar Teguh dalam unggahannya.

"NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku," imbuhnya.

Teguh juga menyertakan tangkapan layar unggahan penjahat siber di Breach Forums. Dalam tangkapan layar tersebut, unggahan tampak dibuat oleh akun bernama Bjorka pada September 2024.

Total ada 6,6 juta yang dijual dalam forum tersebut. Data-data tersebut dibanderol dengan harga US$10 ribu atau sekitar Rp153,1 miliar.

Menurut Teguh, pengunggah data tersebut memberikan total 10 ribu data sampel. 25 nama teratas yang berada dalam daftar tersebut di antaranya Presiden Jokowi beserta kedua putranya, Gibran dan Kaesang. Kemudian ada nama sejumlah menteri seperti Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, hingga Menteri BUMN Erick Thohir.

Perusahaan keamanan siber Falcon Feeds, lewat akunnya di X, juga mengungkap penjualan data Ditjen Pajak yang bocor berisi informasi pribadi seperti NIK, NPWP, alamat, email, nomor telepon, dan tanggal lahir.

"Seorang anggota forum pembobolan mengklaim telah membocorkan data dari Direktorat Jenderal Pajak, otoritas pajak resmi Indonesia. Data yang bocor tersebut dilaporkan berisi informasi pribadi seperti nama, NIK (Nomor Induk Kependudukan), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), alamat, email, nomor telepon, dan tanggal lahir. NB: Keaslian klaim ini belum diverifikasi," cuit Falcon Feeds.

CNNIndonesia.comjuga telah menghubungi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk meminta keterangan terkait dugaan insiden ini. Namun, belum ada jawaban dari pihak Kominfo hingga berita ini ditulis.

[Gambas:Video CNN]