Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatanmenemukan 31 orang petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) terdaftar sebagai anggota partai politik.

Selain itu, 4 petugas Pantarlih tidak melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih di Pilkada serentak 2024.

"Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu ditemukan 31 petugas Pantarlih terdaftar sebagai anggota parpol," kata Komisioner Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad, Senin (22/7).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sebanyak 4 pantarlih melimpahkan tugasnya kepada orang lain. Kedua hal ini jelas-jelas melanggar prosedur dan dapat mempengaruhi akurasi data pemilih yang sedang diperbaharui," tegasnya.

Hasil rekapitulasi data pengawasan prosedur pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan di wilayah tersebut. Dari total uji petik yang mencapai 682.569, ditemukan beberapa temuan penting yang perlu mendapat perhatian serius.

Berdasarkan data yang dikumpulkan, terungkap 232 kepala keluarga telah dicoklit tetapi tidak mendapatkan stiker sebagai tanda telah diverifikasi.

Angka ini menjadi sorotan utama, karena menunjukkan adanya kelemahan dalam pelaksanaan prosedur yang seharusnya memastikan setiap kepala keluarga mendapatkan stiker setelah dicoklit," ungkapnya.

Saiful Jihad mengatakan hasil pengawasan ini tetap menyoroti pentingnya pelaksanaan prosedur yang ketat dan akurat. Bawaslu Sulawesi Selatan berkomitmen untuk terus memantau dan memastikan bahwa semua tahapan coklit dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku demi terciptanya pemilu yang jujur dan adil.

"Hasil pengawasan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pemutakhiran data pemilih, serta mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan pemilu di masa mendatang," pungkasnya.