Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) gagal lagi mengeluarkan resolusi soal Israeldan milisi Palestina, Hamas, yang sudah berperang sejak sebulan lalu.

Sejumlah pihak menilai DK PBB gagal menjalankan fungsi sebagai penjaga perdamaian internasional. Upaya damai Israel dan Palestina juga terhambat karena pemerintahan Benjamin Netanyahu menolak gencatan senjata.

Sejumlah pengamat menilai perang ini kian membuat solusi damai dua negara semakin tak tersentuh.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Buntu karena pihak Israel selalu tidak mematuhi aturan. Dan, tidak ada iktikad baik dari negara Barat, terutama Amerika Serikat sebagai mediator yang murni, di tengah-tengah, tidak pro terhadap penjajah Israel," kata Fahmi kepadaCNNIndonesia.com, Senin (7/11).

Israel, lanjut dia, juga selalu melanggar perjanjian dan enggan mematuhi resolusi PBB atau hukum internasional.

Aturan yang dilanggar misalnya pendudukan Israel di Tepi Barat, menyerang penduduk dan objek sipil.

Sementara itu, Founder Foreign Policy Community of Indonesia Dino Patti Djalal mengatakan perang kali ini lebih dahulu harus segera diakhiri sebelum menuju solusi damai yang abadi.

"Krisis sekarang perlu diakhiri dahulu, kalaupun krisis Gaza sekarang berakhir, prospek two states solution akan semakin jauh karena rasa sakit hati dan amarah pemimpin Palestina terhadap Israel terlalu dalam," kata Dino kepada CNNIndonesia.com.

Solusi politik, bukan militer

Lebih lanjut, Dino mengatakan perdamaian permanen bisa dicapai hanya dengan solusi politik. Solusi militer, kata dia, tak akan menyelesaikan masalah.

Solusi politik tersebut, kata dia, merupakan hasil perundingan dan kesepakatan kedua pihak yang bisa menjawab masalah-masalah yang selama ini memicu perang.

Beberapa masalah itu di antaranya status Yerusalem, status jutaan pengungsi di luar negeri, batas wilayah Palestina seperti 1967, status Masjid Al Aqsa, dan pihak penjamin keamanan.

[Gambas:Video CNN]

"Dalam konflik Palestina-Israel wujud solusi politik ini sebenarnya sudah ada yaitu apa yang dinamakan solusi dua negara," ungkap Dinno.

Perundingan solusi dua negara mandek? Baca di halaman berikutnya...

Solusi dua negara menyerukan pembentukan dua negara yang hidup berdampingan, aman, damai, dan saling mengakui kemerdekaan masing-masing.

Konsep solusi itu sudah diterima Israel dan Palestina serta didukung masyarakat internasional.

Solusi dua negara nyaris tercapai usai Perdana Menteri Israel Ehud Barak bertemu Otoritas Palestina Yasser Arafat di Kamp David.

Ketika itu, Amerika Serikat berperan sebagai mediator. Namun, solusi ini gagal karena ditentang berbagai pihak di masing-masing wilayah.

Dino lantas menjelaskan tantangan solusi dua negara, dari pertentangan kelompok garis keras hingga tak ada sosok negarawan di Israel dan Palestina.

Lihat Juga : Erdogan Ogah Temui Menlu AS Blinken di Turki

"Lebih dari 10 tahun terakhir tak ada perundingan antara Israel dan Palestina. Dan kalau tidak ada perundingan, tak ada solusi, tak ada perdamaian," ungkap dia.

Negosiasi Israel dan Palestina terakhir berlangsung pada 2013 lalu.

Situasi politik di dalam negeri masing-masing juga menjadi hambatan solusi dua negara bisa terwujud.

Di pemerintahan Benjamin Netanyahu, kelompok sayap kanan mendominasi Israel. Mereka, kata Dino, tak tertarik dengan solusi dua negara.

Lalu di Palestina, muncul kelompok yang lebih ingin menghancurkan Israel ketimbang menerima solusi dua negara.

[Gambas:Infografis CNN]

Selain itu, di internal Palestina juga tak satu suara. Hamas dan Fatah berselisih sejak pemilihan umum 2006 hingga sekarang.

Keduanya memang ingin memerdekakan Palestina tetapi menempuh jalan masing-masing. Hamas menggunakan cara militer untuk mencapai tujuan, sementara Fatah mengandalkan upaya diplomasi dan negosiasi.

"Yang satu moderat, yang satunya lagi keras. Sampai sekarang perseteruan internal ini tidak pernah diakhiri," ujar Dinno.

Lihat Juga : Ikon Perlawanan Palestina Ahed Tamimi Ditangkap Pasukan Israel

Ia kemudian berkata, "Tanpa persatuan dan kerja sama soal antara faksi Palestina kemerdekaan Palestina mustahil tercapai."

Komunitas internasional yang pasif

Meski solusi dua negara disepakati masyarakat internasional, tetapi banyak negara yang tak berperan aktif lebih jauh.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Gutters dinilai Dino tak memainkan peran lebih banyak. AS dan Uni Eropa juga tak tertarik mendorong perundingan solusi dua negara.

Selain itu, sejumlah negara Arab juga tak kompak mengenai konflik Israel dan Palestina ini.

Beberapa negara Arab di Timur Tengah seperti Uni Emirat Arab hingga Bahrain membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Dino menerangkan solusi dua negara bisa tercapai jika ada negarawan di Israel dan Palestina yang berani merintis solusi politik yang penuh risiko.

Lihat Juga : Rabi RI soal Agresi Israel di Gaza: Ini Bukan Perang Yahudi-Muslim

Bagaimana peran Indonesia?

Eks wakil menteri luar negeri RI itu juga menyarankan Indonesia harus berperan lebih aktif jika secara serius ingin mengakhiri konflik Israel-Palestina.

"Maka yang paling berdampak adalah kita secara aktif mulai melancarkan dorongan diplomat dan politik yang dapat menghidupkan lagi proses perundingan ke arah solusi dua negara," kata dia

Dorongan itu, kata dia, harus ke pihak Palestina dan Israel untuk memulai berunding kembali dengan format baru.

Indonesia perlu memikirkan konsepnya seperti apa, siapa yang melobi, siapa negara yang bisa bicara dengan Israel, hingga pihak yang bicara ke Palestina.

"Misalnya mengikutsertakan AS, Sekjen PBB, Norwegia, levelnya di tingkat pejabat tinggi dulu, kerangka isu yang akan dibahas apa. Kalau tidak ke arah ini, peran Indonesia hanya sebatas retorika dan bantuan kemanusiaan saja," imbuh Dino.

Menurut dia, Indonesia bisa menerapkan komunikasi belakang layar atau quiet diplomacy dengan mitra dekat dan negara yang berpengaruh terhadap pihak yang berkonflik termasuk China.

Dino menjelaskan tanpa ada solusi politik, kekerasan di Palestina di masa mendatang akan terus terjadi.