buku mimpi 2d 86,daget 777,buku mimpi 2d 86

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memberikan sejumlah saran agar Wajib Pajak tak menjadi korban pencurian data. Sebagaimana diketahui, sebelumnya mencuat isu 6 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) termasuk milik Presiden Joko Widodo tersebar di forum hacker.

"DJP mengimbau agar para Wajib Pajak untuk turut menjaga keamanan data masing-masing," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti dalam keterangan tertulis, Jumat (20/9/2024).

Dwi mengatakan beberapa cara untuk memastikan keamanan data di antaranya memperbarui antivirus dan mengubah kata sandi secara berkala. Dia juga meminta WP menghindari mengakses atau mengunduh file mencurigakan agar terhindar dari pencurian data.

Baca: Ditjen Pajak Tegaskan Tidak Ada Indikasi Kebocoran NPWP!

Dwi mengatakan DJP meminta bantuan masyarakat untuk segera melaporkan kepada DJP apabila menemukan adanya dugaan kebocoran data DJP. Pengaduan dapat disampaikan melalui kanal pengaduan DJP yaitu Kring Pajak 1500200, posel ke [email protected], situs pengaduan.pajak.go.id, atau situs wise.kemenkeu.go.id.

Sebelumnya, kebocoran data diduga terjadi lagi di Indonesia. Kali ini, 6 juta data NPWP diduga bocor dan dijual di Breach Forum. Data NPWP itu diduga termasuk milik Presiden Jokowi, Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka, bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Terkait hal ini, DJP menyatakan telah melakukan penelitian. Hasilnya, DJP menyebut tidak ada indikasi kebocoran data tersebut terjadi pada sistem informasi di DJP.

Baca: Belum Move On! Ketika Bahlil Sebut Dirinya Menteri Investasi di ESDM

"Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disampaikan bahwa data log access dalam enam tahun terakhir menunjukkan tidak adanya indikasi yang mengarah kepada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP," kata Dwi.

Dwi mengatakan struktur data yang tersebar memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik itu, kata dia, bukan merupakan struktur data terkait pelaksanaan hak dan kewajiban Wajib Pajak.

"Struktur data yang tersebar bukan merupakan struktur data yang terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak," kata dia.

(haa/haa) Saksikan video di bawah ini:

Video: DJP Bantah Data NPWP Jokowi & 6 Juta Wajib Pajak Bocor

iframe]:absolute [&>iframe]:left-0 [&>iframe]:right-0 [&>iframe]:h-full">Next Article Deadline Pemadanan NIK dan NPWP 30 Juni, Simak 5 Manfaatnya!

---