Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji tidak menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait Pilkada pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Enggak ada, pikiran saja enggak ada," kata Jokowi menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri acara HUT ke-26 dan Kongres ke-6 PAN di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Jumat (23/8).

Jokowi mengingatkan RUU Pilkada pascaputusan MK yang batal disahkan DPR pada Kamis (22/8) merupakan wewenang lembaga legislatif.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Iya [mengikuti putusan MK]," ujarnya.

MK pada Selasa (20/8) mengetok palu untuk dua gugatan terkait Pilkada 2024, yaitu gugatan dengan perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 dan nomor 70/PUU-XXII/2024.

Pada putusan No 70, MK mengubah syarat usia minimal 30 untuk cagub dan cawagub menjadi terhitung sejak penetapan. Ketentuan ini berbeda dengan putusan MA yang menginginkan aturan tersebut dihitung sejak pelantikan.

Namun, Baleg secara tiba-tiba langsung merevisi UU Pilkada. Revisi UU Pilkada juga dilakukan sehari setelah MK.

Hal ini memicu kemarahan dan gelombang protes di sejumlah daerah di Indonesia. Semua elemen masyarakat melakukan aksi demonstrasi menolak RUU PIlkada itu. Setelah diprotes, DPR pun membatalkan pengesahan RUU tersebut.