18 2d togel gambar - Kantor Sri Mulyani Tolak Kebijakan Rokok Polos, Ini Alasannya!
2024-10-08 01:53:48
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak sepakat dengan usulan Kementerian Kesehatan yang berencana menerapkan kebijakan kemasan rokok polos.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani mengatakan pernyataan ketidaksepakatan itu telah disampaikan secara langsung ke Kementerian Kesehatan.
"Dari sisi kami Kemenkeu memberikan masukan juga ke Kemenkes bahwa kalau kemudian rokok jadi polos pandangan kami ada risiko dari aspek pengawasan," kata Askolani saat konferensi pers di Jakarta, Senin (23/9/2024).
Baca:Pemerintahan Prabowo Tak Bakal Naikan Cukai Rokok Tahun Depan |
Askolani mengatakan, penerapan rokok putih itu bisa menyebabkan permasalahan dari sisi pengawasan karena sulit membedakan jenis dan golongan rokok tersebut.
"Sebab kita tak bisa membedakan jenis rokok yang kemudian itu menentukan golongan dan juga bisa menjadi basis kita untuk pengawasan," ucap Askolani.
"Risiko itu bisa menjadi nyata kalau kemudian ini kemasan disamakan. Kita tak bisa kasat mata membedakan jenis dan rokoknya apalagi nanti isinya yang kemudian itu menjadi deteksi awal kita dari jenis kemasan yang ada saat ini," tegasnya.
Baca:Sri Mulyani Sebut Ekonomi Stagnan, Harga Batu Bara Dkk Tertekan! |
Ia mengatakan, Kemenkeu di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menyampaikan masukan ini ke Kementerian Kesehatan bersama pemangku kepentingan lain.
"Kami sudah kasih masukan ke Kemenkes dan tentunya dari industri, K/L (kementerian atau lembaga), sudah sampaikan masukan ke Kemenkes mengenai Permenkes yang dimaksudkan," ungkap Askolani.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya telah buka suara mengenai polemik rencana penerapan aturan kemasan rokok polos. Dia mengatakan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai kemasan rokok polos itu masih dikaji.
Baca:Kemendag Nilai Kebijakan Kemasan Rokok Polos Tidak Cocok untuk RI |
"Ya memang itu sedang dikaji," kata Budi Gunadi Sadikin ditemui di Kementerian Keuangan, dikutip Sabtu, (21/9/2024).
Budi Gunadi mengatakan Kementerian Kesehatan juga sudah mengajak diskusi para pengusaha mengenai rencana penerapan aturan tersebut. Menurut dia, diskusi dengan pengusaha tetap berjalan kendati tengah terjadi dualisme kepemimpinan di Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).
"Saya tetap panggil pengusaha-pengusaha untuk berdiskusi mengenai pemberlakuan aturan itu," kata Budi.
(arj/haa) Saksikan video di bawah ini:
