Aksi demonstrasidi Kota Solo, Kamis (22/8) diwarnai aksi saling dorong antara mahasiswa dan polisi di Gerbang Utara Balai Kota Solo, Jawa Tengah.

Insiden tersebut terjadi saat mahasiswa memaksa masuk ke halaman Balai Kota Solo untuk membacakan tuntutan.

Awalnya mahasiswa merapatkan barisan di Jalan Jendral Sudirman tepat di depan Balai Kota Solo.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lihat Juga : Demo Darurat di Solo, Mahasiswa Gaungkan 'Pulangkan Jokowi'

Mendapat larangan dari kepolisian, mahasiswa lalu merapatkan barisan.

"Teman-teman sudah sepakat untuk masuk ke dalam untuk pernyataan sikap saja," kata Lucky di hadapan peserta aksi.

"Kita tahu balaikota adalah fasilitas publik. Hari ini kita datang baik-baik, kita sudah minta izin tapi kenapa kita tidak diperbolehkan menginjak rumput di balai kota," lanjutnya.

Lihat Juga : Viral Peringatan Darurat Indonesia di Media Sosial, Apa Artinya?

Ratusan demonstran itu kemudian merangsek masuk halaman balaikota lewat pintu gerbang Utara. Aksi mereka diadang langsung oleh sejumlah petugas polisi yang dipimpin langsung oleh Catur.

Kejadian tersebut memicu insiden saling dorong antara demonstran dan anggota kepolisian.

Koordinator Pusat (Korpus) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Solo Raya, Rozhin Afianto mengatakan aksi demonstrasi kali ini sengaja digelar di depan Balai Kota Solo.

Kantor Pemerintah Kota Solo itu dinilai sebagai awal mula rezim pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang kini berkuasa di Indonesia.

"Jokowi yang dulunya Wali Kota Solo yang merupakan asal dari segala permasalahan ini. Maka hari ini kita menyuarakan di sini, di kota Solo," kata dia.

Kerusakan yang kita saksikan hari ini, revisi UU Pilkada, sampai Dari sini semua kerusakan yang terjadi di Indonesia hari ini dimulai.

Lihat Juga : Alam Ganjar Ikut Demo Tolak Revisi UU Pilkada: Tak Disuruh Orang Tua

Aksi unjuk rasa atau 'Demo Darurat' yang berlangsung hari ini bukan hanya berlangsung di Solo, melainkan juga di sejumlah kota di Indonesia, termasuk di Jakarta.

'Demo Darurat' itu dilakukan memprotes DPR yang ingin mengesahkan revisi UU Pilkada dengan tak mengikuti seutuhnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK).