Aksi dugaan perundungan di lingkungan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) juga terpantau terjadi di Universitas Padjajaran (Unpad) di lingkungan Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), Kota Bandung, Jawa Barat.

Adapun perundungan tersebut, terjadi antara dokter pengajar (konsulen) dan peserta didik (residen).

Plt Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengonfirmasi terkait aksi perundungan di pendidikan dokter spesialis tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu beberapa bulan yang lalu. Kejadiannya (di) spesialis bedah saraf," kata Rachim, saat dihubungi, Jumat (16/8).

Lihat Juga : ANALISISBudaya Kelam Perundungan Senior dan Kematian Dokter Muda PPDS Undip

Rachim menuturkan ia tidak mengetahui persis bagaimana kejadian perundungan itu terjadi. Pasalnya, dia baru memegang jabatan Dirut RSHS selama dua pekan. Namun, dia memastikan akan memberantas perundungan di lingkungan tersebut dan melindungi korban.

"Yah kebijakan meneruskan yang lama. Kita memberantas perundungan. Kita sekarang memberi teguran kepada yang bersangkutan. Dikembalikan fakultas kedokteran. Jadi kita kembalikan ke sana," katanya.

Terkait akan adanya korban lain yang melapor, Rachim memastikan akan memberikan perlindungan terhadap mereka yang berani untuk melaporkan tindakan perundungan di pendidikan dokter spesialis di RSHS.

"Dipastikan, harus diberikan perlindungan korban," janjinya.

Selain itu, Rachim menjamin tak boleh ada perundungan lagi dalam pendidikan spesialis dokter, utamanya di RSHS. Pihaknya akan menerapkan sanksi sesuai dengan apa yang dilakukan pelaku perundungan.

"Skors sebulan atau dua bulan. Kalau berat dikeluarkan," ucapnya.

Lihat Juga : Fakta-fakta Mahasiswa Kedokteran Undip Tewas Bunuh Diri

Sebelumnya, berdasarkan data kajian etik dan hukum perundungan oleh dosen/ konsulen kepada peserta didik yang didapat wartawan diketahui perkara itu terungkap ketika ada seorang peserta didik bedah saraf Unpad pada Juni 2024 lalu.

Permohonan pengunduran diri peserta didik itu kemudian diklarifikasi dekanat sehingga terungkaplah dugaan perundungan di lingkungan akademis itu. Dalam dokumen yang diterima CNNIndonesia.comdiketahui bahwa Komite Etik, Disiplin, dan Antiperundungan pun telah melakukan serangkaian tindakan termasuk identifikasi masalah.

Pada kajian tersebut salah satunya diketahui para peserta didik diminta menyewa kamar di salah satu hotel dekat RSHS selama enam bulan. Selain itu, mereka mengeluarkan uang setidaknya hingga Rp65 juta per orang untuk bulan-bulan tersebut buat keperluan sewa kamar hotel tersebut dan kebutuhan hingga permintaan senior.

Kebutuhan senior yang didanai itu di antaranya untuk hiburan (entertainment),  makan-minum, penyewaan mobil, dan kebutuhan wingman.

Selain itu dalam dokumen itu terungkap pula ada dugaan kekerasan fisik hingga pelecehan verbal dari senior terhadap para peserta didik.

Pada kajian itu, pihak komite etik pun sempat meminta klarifikasi tindakan kekerasan yang dilakukan dokter spesialis bedah saraf senior terkait terhadap peserta didik.

Dalam dokumen tersebut,  Komite Etik dan Hukum menyimpulkan telah terjadi dugaan perundungan tersebut yang melanggar sejumlah aturan, termasuk pakta integritas yang diteken bersangkutan.

Oleh karena itu, mereka menyerahkan pemberian sanksi dilakukan Dekan FK Unpad dan Rektor Unpad.

Lihat Juga : Polrestabes Semarang Ungkap Hasil Visum Kematian Dokter PPDS Undip

Pihak Unpad mengaku tengah membahas masalah perundungan ini. Kepala Kantor Komunikasi Publik Universitas Padjadjaran Dandi Supriadi menyebut akan segera menyampaikan ke publik hasil pembahasan soal perundungan ini.

"Hari ini FK (Fakultas Kedokteran) sedang banyak agenda penerimaan mahasiswa baru, jadi belum bisa dihubungi. Dan masalah ini tengah dibicarakan juga di rapat internal FK. Beliau (Dekan FK) bilang insya Allah Senin sudah bisa dikonfirmasi hasil rapatnya," kata Dandi.