Pengusaha Indonesia tengah bersiap menghadapi pemberlakuan aturan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBMA) atau pajak karbonyang diterapkan Uni Eropa, yang mulai Januari 2026. 

Namun bukan cuma di Eropa, sejumlah negara di luar Eropa pun bakal menerapkan hal serupa.

Aturan pajak karbon menuntut produk yang dipasarkan ke Eropa dihasilkan melalui proses yang menghasilkan emisi karbon rendah sehingga lebih ramah lingkungan. CBAM diberlakukan seiring dengan ambisi Eropa untuk meraih target net zero emission pada 2050.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pasar utamanya Bangladesh dan Australia. Nah, Negeri Kanguru sudah menyampaikan akan memberlakukan aturan sejenis CBAM.

"Sekitar tiga minggu lalu kami diajak bertemu perwakilan Australia dan kami diberi tahu juga bahwa karena ada fenomena carbon leakage, (maka) mekanisme sejenis CBAM di Eropa akan berlaku juga di Australia. Kita harus lebih cepat bersiap-siap," kata Lilik Unggul Raharjo Ketua Asosiasi Semen Indonesia (ASI) pada CNN Indonesia.

Carbon leakage adalah proses pemindahan proses produksi komoditas dengan emisi tinggi dari negara yang menetapkan aturan ketat karbon ke negara yang aturan emisinya lebih longgar. Tujuannya, agar perusahaan tetap berproduksi tanpa harus memenuhi tuntutan aturan lingkungan yang makin ketat.

Dengan aturan ini, pemerintah Australia menuntut produk yang dihasilkan oleh industri dengan emisi tinggi seperti semen, diolah dengan mekanisme lebih ramah lingkungan.

Australia akan menetapkan kadar emisi karbon maksimal yang boleh dihasilkan produsen. Jika melampaui kadar yang ditetapkan, maka produknya dikenai tambahan bea masuk.

Lihat Juga : BSI Buka Suara soal Muhammadiyah Alihkan Dana ke Bank Syariah Lain

Lilik yang juga merupakan mantan CEO pabrikan semen PT Bangun Solusi Indonesia (BSI) mengatakan sebelumnya ASI telah menerima undangan Kementerian Luar Negeri yang memberi sosialisasi tentang konsekuensi penerapan pajak karbon di Eropa.

Pajak karbon ini menyasar sejumlah produk ekspor unggulan Indonesia seperti semen, baja, alumunium, produk pupuk dan nikel.

Untuk Australia, Indonesia banyak mengekspor clinker, produk yang dipakai sebagai elemen pengikat dalam semen.

"Kita dikasih tahu bahwa target yang ditetapkan Australia adalah emisi setingkat 717kg CO2/ton equivalent pada tahun 2026. Sementara saat ini emisi kita masih di kisaran 830kg CO2/ton. Masih cukup jauh untuk diturunkan," tambah Lilik.

Jika gagal memenuhi target emisi, Lilik menyebut akan ada tambahan bea masuk 2-3 dolar Australia per ton sehingga profit eksportir tergerus dan membuat produk Indonesia tak berdaya saing.

Konsekuensi Berat

Sejak diumumkan sebagai kerangka kerja dekarbonisasi di Eropa, aturan pajak karbon menuai protes dari sejumlah negara eksportir besar.

Cina dan India mengajukan gugatan aturan CBAM sebagai pelanggaran prinsip perdagangan bebas ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) lantaran menilai aturan ini bentuk diskriminasi negara maju terhadap negara berkembang.

Selain mempengaruhi industri semen, mekanisme pajak karbon bakal memukul industri baja konstruksi Indonesia.

Menurut Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) saat ini dari semua produk besi baja Indonesia yang masuk Eropa hanya enam yang dikenai bea masuk 0,85-3,5 persen per ton. Penerapan pajak karbon berpotensi mengerek bea masuk produk baja Indonesia hingga 16 persen lebih.

"Konsekuensinya memang cukup berat, barang kita bisa jadi lebih mahal dan susah bersaing di pasar. Makanya kita lagi giatmenyarankan agar industri mulai mengubah operasinya dari yag berkarbon tinggi ke praktik-praktik industri hijau," ungkapnya.

"Yang mudah diimplementasikan saja dulu. Misalnya mulai beralih BBM ke biodiesel, memanfaatkan mobil listrik, pasang solar panel untuk listrik surya. Ini kan relatif lebih mudah," imbuh Lilik.

Dirjen Energi Terbarukan ESDM Eniya Listiani menyebut ajakan mengubah praktik usaha dari pemanfaatan energi fosil menjadi energi hijau baru mulai disambut di Indonesia.

Namun, sejumlah sektor industri seperti semen mengeluhkan insentif untuk beralih operasi ke praktik rendah karbon belum banyak.

Selain permintaan insentif berbentuk subsidi untuk operasi yang lebih ramah lingkungan, Eniya mengatakan banyak perusahaan mempersoalkan sumber energi baru pengganti BBM dari fosil dan batubara masih sangat terbatas.

[Gambas:Video CNN]