PACITAN, Jawa Pos Radar Madiun – Keseriusan para bakal calon legislatif (bacaleg) dan partai politik (parpol) untuk berkontestasi dalam Pemilu 2024 di Pacitan benar-benar dipertanyakan. Ada apa dengan banyaknya bacaleg yang belum memenuhi syarat (BMS) itu?

Fakta itu diungkapkan Badang Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pacitan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat merampungkan verifikasi administrasi (vermin) selama sebulan lebih. KPU telah menyerahkan hasil vermin dari 15 partai politik (parpol) yang mangajukan bacaleg kemarin (24/6).

Dari total 570 bacaleg, ternyata ada ratusan yang salah atau belum melengkapi berkas persyaratan mereka. Sehingga, fakta ini menjadi catatan Bawaslu. ‘’Apabila penetapan DCS (daftar calon sementara) nanti belum diperbaiki, itu akan jadi temuan. Saat ini masih saran perbaikan dari kami,’’ kata Ketua Bawaslu Pacitan Berty Stefanus, Minggu (25/6).

Beberapa syarat yang belum terpenuhi antara lain mulai salah input berkas, ijazah belum dilegalisasi, hingga tidak melampirkan surat penyataan tidak pernah dipidana dari pengadilan negeri (PN) setempat. ‘’Paling banyak salah unggah dokumen. Misalnya, surat tidak pernah dipidana, yang diunggah malah KTP,’’ ujarnya.

Menurut dia, KPU masih memberi waktu para bacaleg BMS untuk melakukan perbaikan. Proses ini sudah bisa dilakukan sejak berita acara hasil vermin diserahkan hingga 14 hari ke depan. ‘’Pengajuan perbaikan hasil verifikasi administrasi bisa dilakukan paling lambat pada 9 Juli nanti,’’ sambungnya.

Parpol maupun bacaleg yang bersangkutan diimbau memanfaatkan masa perbaikan tersebut. Rentang waktu ini menjadi kesempatan akhir bagi bacaleg dan parpol untuk memastikan ikut serta dalam Pemilu 2024 tingkat kabupaten.  Bila tidak dilakukan sebaik-baiknya, lanjut Berty, status BMS berpotensi menjadi TMS (tidak memenuhi syarat). ‘’Kami harapkan bacaleng memperbaiki supaya MS (memenuhi syarat),’’ pintanya. (hyo/sat)