Polemik pemilihan perdana menteri Thailandmemasuki babak baru. Partai Move Forward (MFP) selaku partai pemenang pemilu 14 Mei lalu, didepak dari koalisi pada Rabu (2/8).

Dikeluarkannya MFP dari koalisi terjadi dua hari menjelang pemungutan suara pemilihan perdana menteri putaran ketiga di parlemen, Jumat (4/8).

Partai Pheu Thai, peraih suara mayoritas kedua setelah MFP, menegaskan partai pimpinan Pita Limjaroenrat dikeluarkan dari koalisi delapan partai setelah negosiasi berminggu-minggu.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebelum ini, Pheu Thai sebetulnya sudah memberi sinyal bakal mengeluarkan MFP dari koalisi.

Sebab menjelang pemungutan ketiga yang batal digelar 27 Juli lalu, Pheu Thai sedang gencar-gencarnya menjalin komunikasi dengan partai konservatif seperti Bhumjaithai dan Palang Pracharat.

Kedua partai ini menegaskan tak akan bergabung dengan koalisi jika MFP ada di dalamnya.

[Gambas:Video CNN]

Pada konferensi pers Rabu (2/8), Chonlanan pun mengatakan MFP adalah hambatan utama bagi koalisi dalam mengumpulkan suara yang cukup di parlemen karena sikap negatifnya terhadap monarki.

MFP selama ini memang berkampanye bakal melawan pengaruh kuat monarki apabila terpilih.

Chonlanan juga mengaku bakal mencalonkan taipan real estat Sretta Thavisin sebagai perdana menteri dan akan mengumumkan mitra koalisi barunya pada Kamis (3/8), demikian dilaporkan Associated Press.

Lihat Juga : PM Kanada Justin Trudeau Umumkan Perceraian dengan Istri

Jika ditarik lebih jauh, MFP seharusnya menjadi partai dominan lantaran meraup suara terbanyak saat pemilu Mei lalu. Namun, pada pemungutan suara parlemen 19 Juli, MFP terjegal buntut kasus dugaan kepemilikan saham media Pita.

Atas nama MFP, Pita mau tak mau memberi jalan kepada Pheu Thai untuk memimpin koalisi guna membentuk pemerintahan. MFP bahkan memastikan bakal mencalonkan kandidat dari Pheu Thai di pemungutan suara parlemen.

Pemilihan perdana menteri Thailand kali ini memang cukup pelik karena nyaris tiga bulan tak kunjung mendapat pengganti absolut PM Prayuth Chan-ocha.

Lihat Juga : Apa yang Terjadi di Ukraina jika Zelensky Dibunuh Rusia?

Mahkamah Konstitusi sendiri direncanakan bakal bertemu pada Kamis (3/7) untuk memutuskan apakah akan menerima petisi ombudsman negara bagian soal inkonstitusionalitas penolakan Parlemen terhadap pencalonan kembali Pita pada pemungutan suara sebelumnya.

Jika petisi ini diterima, pengadilan bisa memerintahkan pemungutan suara 4 Agustus ditunda sampai keluarnya keputusan.