KOTA MADIUN,Jawa Pos Radar Madiun– Angka kemiskinan di Kota Madiun bakal di-update.

Potret ulang data tersebut dilakukan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) setempat dengan mengarahkan 150–200 surveyor mulai bulan depan.

Kepala Bapelitbangda Kota Madiun Suwarno mengatakan, surveyor yang diterjunkan nanti akan dibekali kemampuan menggali informasi secara luas dan detail.

Mereka berasal dari mahasiswa program kerja sama antara BPS dan forum rektor universitas.

’’Nanti akan coba digali untuk pengeluaran-pengeluaran sehari-hari masyarakat,’’ ujarnya, Snin (23/9).

Baca Juga: Oknum Bobotoh Serang Steward usai Laga Persib vs Persija, Manajemen Minta Polisi Usut Tuntas

Pihaknya menilai pendataan kembali perlu dilakukan karena diyakini angka kemiskinan yang disajikan BPS saat ini ada perubahan.

’’Posisi kemiskinan saat ini 4,38 persen atau sekitar 7.820 jiwa. Updatedata kami potret seindah warna aslinya. Kalau riil pasti kurang dari 4,38 persen,’’ katanya.

Pihaknya beralasan masih ada masyarakat yang tidak jujur dalam membeberkan penghasilannya.

Dengan harapan, mereka bisa tetap mendapatkan bantuan sosial (bansos) karena termasuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Baca Juga: Pacitan Sempat Diguncang Gempa Sedang, BMKG Ingatkan Potensi Susulan

’’Sebagaimana parameter BPS sekitar Rp 625 ribu pengeluaran per kapita. Persoalan di masyarakat kadang-kadang mereka disurvei penghasilan apa adanya kan ada yang tidak masuk kategori miskin. Padahal, survei ini tidak memengaruhi bantuan yang berjalan,’’ ungkapnya.

Suwarno menyatakan, update data ini semata-mata hanya untuk memaksimalkan keakuratan jumlah penduduk miskin di Kota Madiun. Sehingga, tidak ada kaitannya dengan bansos apa pun.

’’Sudah kami intervensi semua. Data 2023 lalu masih ada (kemiskinan ekstrem, Red) akhirnya tahun ini kami data sudah selesai dan nol,’’ pungkasnya. (ggi/err/her)