Agresi brutal Israelke Jalur Gaza, Palestina, telah memasuki bulan kelima pada Kamis (7/3). Per Rabu, total 30.717 warga Palestina meninggal dunia imbas agresi tersebut.

Kementerian Kesehatan Palestina mencatat lebih dari 12.400 anak tewas dalam agresi brutal yang telah berlangsung sejak 7 Oktober ini. Sementara itu, sebanyak 72.156 warga Palestina mengalami luka-luka imbas bombardir Israel selama lima bulan terakhir.

Lihat Juga : KILAS INTERNASIONALAS 'Kode Keras' ke Prabowo sampai ASEAN-Australia Debat soal Gaza

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pada Kamis (29/2) dan Minggu (3/3), Israel menembak kerumunan warga Palestina yang mengantre makanan dan bantuan kemanusiaan lainnya di Gaza. sekitar 127 warga Palestina terbunuh imbas serangan itu.

Rekaman video yang telah diverifikasi Al Jazeeramenunjukkan warga Palestina berhamburan melarikan diri akibat adanya tembakan keras. Namun, Israel membantah menyerang warga sipil dengan menyebut mayoritas tewas akibat terinjak-injak.

Aksi Israel ini jelas mengabaikan perintah Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) yang meminta Zionis mengambil segala tindakan guna mencegah genosida dan memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza.

Lihat Juga : Michelle Obama Digadang Jadi Capres AS Gantikan Biden, Bakal Maju?

ICJ mengeluarkan putusan itu pada 26 Januari, berangkat dari gugatan yang diajukan Afrika Selatan.

Seiring dengan ini, komunitas global pun kian mengecam keras Negeri Zionis. Sejumlah negara seperti Arab Saudi, Mesir, dan Yordania menyebut serangan Israel merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres bahkan meminta penyelidikan independen guna mengusut serangan keji itu.

Amerika Serikat, sekutu utama Israel, juga tampak semakin frustrasi dengan Negeri Zionis. Presiden AS Joe Biden mengatakan serangan Israel terhadap warga sipil tersebut cuma akan mempersulit negosiasi gencatan senjata yang sedang berlangsung.

Qatar, Mesir, dan AS tengah memediatori negosiasi antara Israel dan kelompok Hamas untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata, dengan harapan terjadi sebelum bulan suci Ramadan. Saat ini, bola panas disebut-sebut ada di tangan Hamas.

Namun, seorang sumber Mesir mengatakan pembicaraan itu menghadapi jalan buntu.

Dikutip CNN, jauh sebelum ini, Biden dikabarkan mulai 'jengah' dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu karena tak mendengar rekomendasi Washington untuk menurunkan intensitas perang di Gaza.

AS juga kesal karena Israel menolak pembentukan negara Palestina sesuai solusi dua negara. Negara Palestina yang berdiri berdampingan dengan Israel merupakan satu-satunya solusi untuk mengatasi konflik menahun kedua negara Timur Tengah itu.

Dengan kondisi demikian, lantas siapa dan apa yang bisa menghentikan Israel?

Berlanjut ke halaman berikutnya >>>

Pengamat studi Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Sya'roni Rofii, mengatakan pihak yang paling efektif menyetop agresi Israel di Jalur Gaza ialah Dewan Keamanan (DK) PBB.

Menurut Sya'roni, DK PBB merupakan lembaga terkuat yang memiliki kemampuan untuk memaksa gencatan senjata.

"Sekaligus mampu memerintahkan pengiriman pasukan penjaga perdamaian," kata Sya'roni kepada CNNIndonesia.com,Rabu (6/3).

Kendati begitu, DK PBB punya kelemahan karena memberikan hak veto bagi lima negara anggota tetap badan tersebut. Kelima negara itu antara lain AS, Inggris, Prancis, Rusia, dan China.

Lihat Juga : Kirim Pesan Penting ke Prabowo, AS Masih Singgung Masalah HAM

Dalam kebanyakan sidang DK PBB, AS menggunakan hak vetonya untuk menentang resolusi yang menyerukan gencatan senjata di Jalur Gaza. Ini juga terjadi saat sidang terakhir DK PBB Februari lalu.

Karenanya, meski belakangan mulai mendesak Israel, sikap AS yang cenderung ambivalen ini menurut Sya'roni membuat Zionis menganggap desakan Washington hanya sekadar "imbauan semata."

[Gambas:Infografis CNN]

"Situasi politik di AS juga saya kira berpengaruh [terhadap sikap AS]. Sebab pemimpin AS sedang konsentrasi dengan tahapan pemilihan presiden sehingga kubu Republik dan Demokrat terlihat hati-hati merespons isu Israel-Palestina," kata Sya'roni.

"Rapat DK PBB yang terakhir dari 15 anggota: 13 menerima, 1 abstain, dan 1 menolak yakni AS. Artinya suara sebagian besar anggota sudah mengarah kepada opsi gencatan senjata, tinggal seberapa lama AS menahan diri untuk tidak memveto sebuah resolusi," ujarnya.

Lihat Juga : Gedung Putih Kirim 'Kode Keras' ke Prabowo soal Relasi AS-RI, Ada Apa?

Sementara itu, pengamat hubungan internasional dari Universitas Muhammadiyah Riau, Fahmi Salsabila, juga menilai DK PBB adalah pihak yang mampu menghentikan Israel atas agresinya di Gaza.

Namun, yang jadi masalah, AS sebagai salah satu pemilik hak veto berulang kali menolak resolusi yang mendesak penghentian serangan brutal Israel terhadap warga Gaza.

"Jadi sebetulnya AS masih memberikan lampu hijau bagi kebrutalan Israel," kata Fahmi kepada CNNIndonesia.com, Rabu (6/3).

Fahmi berpendapat meski AS memberikan kesan seolah-olah frustrasi karena tak bisa menyetop agresi Israel, AS pada dasarnya masih mengizinkan serangan-serangan itu berlanjut.