Pemerintah Indiamengumumkan bakal mengimplementasikan Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan (Citizenship Amendment Act/CAA), Senin (12/3).

Kabar ini diumumkan beberapa minggu menjelang pemilihan umum India, di mana Perdana Menteri Narendra Modi akan kembali mencalonkan diri.

Lihat Juga : Rematch, Trump-Biden Resmi Akan Tarung Lagi di Pilpres 2024 AS

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Beleid ini membatasi bahwa mereka yang bisa mendapatkan kewarganegaraan yakni imigran dari Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan yang datang ke India sebelum 31 Desember 2014.

Di antara sekian banyak kepercayaan yang diatur, CAA mengecualikan Muslim yang merupakan mayoritas di ketiga negara tersebut.

Undang-undang ini juga mengubah aturan lama, yang mencegah imigran ilegal menjadi warga negara India, dan menandai yang pertama kalinya bahwa India telah menetapkan kriteria agama untuk memperoleh kewarganegaraan.

Pemerintah India menyatakan mereka yang memenuhi syarat bisa mengajukan permohonan kewarganegaraan India melalui portal daring.

Lihat Juga : Kenapa Ujaran Kebencian Anti-Muslim di India Meningkat?

Penerapan undang-undang ini merupakan salah satu janji penting berdasarkan jajak pendapat Partai Bharatiya Janata (BJP), partai pimpinan Modi, menjelang pemilu Mei mendatang.

Pemerintahan Modi membantah bahwa undang-undang ini diskriminatif. Mereka beralasan beleid itu merupakan isyarat kemanusiaan.

Pemerintah India menyebut CAA imaksudkan untuk memperluas kewarganegaraan bagi minoritas agama yang melarikan diri dan tidak akan digunakan terhadap warga negara India.

Apa yang membuat CAA kontroversial?

Dilansir dari Associated Press, Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan telah disetujui parlemen India pada 2019.

Namun, pemerintah belum bisa menerapkannya buntut protes berdarah di New Delhi dan beberapa wilayah lain. Sejumlah orang tewas dalam bentrokan yang berlangsung berhari-hari itu.

Lihat Juga : India Terapkan UU Kewarganegaraan yang Dinilai Mendiskriminasi Muslim

Protes nasional itu pun menuai protes umat semua agama yang menyebut regulasi tersebut merusak fondasi India sebagai negara sekuler.

Muslim, terutama, sangat khawatir bahwa pemerintah akan menggunakan CAA serta Daftar Warga Negara Nasional untuk memarginalisasi atau meminggirkan mereka.

Daftar Warga Negara Nasional adalah bagian dari upaya Modi mengidentifikasi dan menyingkirkan orang-orang yang diklaim datang ke India secara ilegal.

Daftar itu hanya diterapkan di negara bagian Assam di timur laut, namun BJP berjanji meluncurkan program verifikasi kewarganegaraan serupa secara nasional.

Sejalan dengan ini, para kritikus dan kelompok Muslim menilai CAA akan membantu melindungi non-Muslim yang tak termasuk dalam daftar. Sebaliknya, Muslim justru bisa menghadapi ancaman deportasi atau pengasingan.

Lihat Juga : Eks Jenderal Israel Sebut Ramadan 'Hari Libur Mematikan'

Kenapa Muslim India cemas?

Para penentang undang-undang yakni Muslim, partai-partai oposisi, dan kelompok hak asasi manusia (HAM) menyebut CAA membeda-bedakan dan melanggar prinsip sekuler yang termaktub dalam konstitusi.

Mereka menekankan bahwa kepercayaan tidak bisa dijadikan syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan.

Lembaga pemantau HAM, Amnesty India, juga menyebut CAA "melegitimasi diskriminasi berdasarkan agama."

Beberapa juga berpendapat bahwa jika undang-undang benar ditujukan untuk melindungi minoritas yang teraniaya, maka undang-undang seharusnya juga mencakup agama Muslim yang selama ini telah menghadapi penganiayaan di India sendiri.