Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui aturan terkait rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) pertalite dan BBM subsidi lainnya sampai saat ini masih belum rampung. 

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan sampai saat ini aturan masih dikaji untuk memastikan dalam pelaksanaannya penerima subsidi adalah masyarakat yang berhak.

"Ya, kita sedang didalami. Untuk melihat bahwa seperti apa sih tujuan pemerintah agar BBM ini diterima oleh yang berhak, sesuai dengan kebutuhannya," ujarnya ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (27/9).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Untuk menuju ke sana, sedang dicari mekanisme yang pas agar tidak membuat, apa namanya, biar distribusinya rapi lah di lapangan," kata dia.

Aca sapaan akrabnya tidak bisa memastikan apakah bisa dilaksanakan sebelum berganti pemerintahan. Tapi ia berharap bisa segera diimplementasikan.

"Ya, kalau kita selesai evaluasinya dan semua sepakat, ya bisa aja (dijalankan di pemerintahan Jokowi). Jadi, intinya itu, sampai kesiapannya," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga mengungkapkan regulasi soal pembatasan pertalite masih dalam pembahasan sehingga kemungkinan batal dilaksanakan pada awal bulan depan.

"Feeling saya belum. Feeling saya belum," kata Bahlil pada Jumat (20/9).

[Gambas:Video CNN]