Indonesia menjadi sorotan dunia usai menggelar pemilihan umum (Pemilu) 2024 serentak termasuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden pada Rabu (14/2).

Mereka yang bersaing di pilpres kali ini yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Lihat Juga : Prabowo Unggul versi Quick Count, Berikut Prediksi Pakar Asing soal RI

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Terkait LCS, China kerap ribut dengan sejumlah negara anggota ASEAN seperti Filipina.

Indonesia, di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menerapkan prinsip non-blok. Pemerintah juga memiliki hubungan dengan AS dan China.

Hubungan AS dan Indonesia meningkat di sektor pertahanan, sementara RI dengan China di bidang ekonomi hingga infrastruktur.

Lihat Juga : Media Asing Soroti First Lady Prabowo usai Unggul versi Quick Count

Pengamat pertahanan dari lembaga think thank AS, Rand Corp, Derek Grossman, mengatakan kebijakan tersebut kemungkinan akan berlanjut jika Prabowo menjadi presiden.

Di pemilu Indonesia kali ini, Prabowo unggul lebih dari 50 persen versi quick count atau hitung cepat dari sejumlah lembaga survei.

"Masalahnya bagi negara-negara besar adalah bahwa Jakarta sangat tidak memihak dan hampir pasti akan tetap seperti itu terlepas dari siapa yang menang," ucap Grossman, dikutip dari AP, Rabu (14/2).

Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia Yon Machmudi juga punya penilaian serupa.

Prabowo selama ini menggemakan keberlanjutan dari pemerintahan Jokowi. Artinya, kebijakan dia bisa menguntungkan China.

"Saya melihat dalam hal ini, pemilu, di Indonesia keberlangsungan kebijakan Jokowi menguntungkan China dalam hal ini investasi di Indonesia dan bagaimana investasi terus berlangsung," ujar Yon saat dihubungiCNNIndonesia.com.

Namun, dia juga tak menampik Prabowo memiliki hubungan dekat dengan AS di sektor pertahanan.

Lihat Juga : AS Ungkap Siap Kerja Sama dengan Presiden Terpilih RI

Yon menganggap jika Prabowo pada akhirnya menjadi presiden kebijakan luar negeri Indonesia tetap sama yakni bebas aktif.

"Dalam hal ini Indonesia di bawah Prabowo-Gibran posisinya tetap menjaga keseimbangan, tidak menunjukkan keberpihakan ke Amerika maupun ke China," kata dia.

Prabowo sempat memuji AS dan China saat menghadiri forum Pusat Kajian Strategis dan Internasional (CSIS) pada November lalu.

Dia mengatakan peran historis AS dalam menekan Belanda untuk mengakui kedaulatan Indonesia pada 1940-an. Prabowo juga menyebut peran penting China bagi Asia Tenggara.

Di Indo-Pasifik, AS dan China sama-sama menyaksikan bagaimana kemunculan pemimpin baru di kawasan tersebut mengancam kepentingan mereka.

Filipina jadi medan tempur AS-China?

Di Filipina misalnya, saat Rodrigo Duterte menjadi presiden dia menjelma jadi salah satu kritikus paling vokal di Asia terhadap kebijakan keamanan AS.

Duterte mengancam akan mengusir personel militer AS yang berada di Filipina untuk latihan tempur. Dia juga memutuskan untuk mengakhiri perjanjian pertahanan yang mengizinkan ribuan warga AS untuk latihan tempur.

Di sisi lain, Duterte juga menjalin hubungan dekat dengan Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Usai Duterte lengser, Ferdinand Marcos Jr menduduki kursi kepresidenan pada 2016. Dia menyetujui perluasan kehadiran pangkalan militer AS di Filipina.

Lihat Juga : Media Asing Soroti Efek K-Pop sampai Joget TikTok di Pemilu 2024 RI

Marcos mengklaim keputusan tersebut untuk memperkuat pertahanan teritorial di Filipina saat ancaman dari China meningkat di wilayah yang diklaim pemerintahan Marcos.

China lantas memprotes keputusan tersebut bisa merusak keamanan nasional negara itu.

Sengketa LCS dan ASEAN

Perselisihan sejumlah negara anggota ASEAN dan Laut China Selatan juga masih terjadi hingga sekarang.

Negara ASEAN yang bersekutu dengan China seperti Kamboja dan Laos menentang segala upaya untuk menjadikan China sebagai objek kritik dalam komunike.