Menteri Luar Negeri RIRetno Marsudi menuntut komitmen negara-negara penandatangan Konvensi Pengungsi untuk segera menampung pengungsi etnis Rohingya.

Dalam wawancara khusus denganCNN Indonesia awal tahun baru ini, Retno mengatakan dirinya sudah bicara dengan komisioner tinggi badan pengungsi PBB (UNHCR), Filippo Grandi, mengenai masalah pengungsi Rohingya yang belakangan banyak mendatangi Indonesia, terutama Provinsi Aceh.

Lihat Juga : Pemilu 'Aneh' Bangladesh, Sheikh Hasina Jadi PM Lagi Kelima Kalinya

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sekitar 1.200 pengungsi Rohingya datang ke Indonesia sejak November 2023. 

Para pengungsi Rohingya ini lagi-lagi terlunta-lunta di laut karena tak segera mendapat penampungan dari negara peratifikasi Konvensi Pengungsi 1951.

Konvensi Pengungsi 1951 adalah perjanjian multilateral yang menetapkan hak-hak individu untuk memperoleh suaka sekaligus tanggung jawab negara yang memberikan suaka.

Negara-negara penandatangan konvensi ini antara lain Inggris, Australia, Austria, Brazil, Kanada, Mesir, Prancis, Jerman, Belanda, hingga Turki.

Sementara itu, Indonesia bukan negara pihak yang meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 sehingga tak berkewajiban menampung para pengungsi.

Namun, dengan alasan kemanusiaan, Indonesia sejak lama menampung pengungsi Rohingya bahkan pengungsi dari negara lainnya. Namun belakangan, muncul beberapa masalah sehingga sekelompok masyarakat enggan menerima etnis Muslim Rohingya ini.

Menurut Retno, masalah pengungsi Rohingya harus segera diselesaikan dengan melibatkan badan-badan PBB dan negara-negara ketiga.

"Jadi sekali lagi ini hanya untuk menggarisbawahi bahwa isu ini enggak bisa diselesaikan oleh satu negara. Negara-negara yang memang sudah memilih komitmen menjadi pihak dari sebuah konvensi ya kita ingin lihat bagaimana mereka menjalankan komitmennya," ujar Retno melanjutkan.

Retno juga mengatakan para pengungsi Rohingya saat ini belum bisa dikembalikan ke rumah mereka di Myanmar. Sebab masalah di Myanmar sendiri belum kunjung rampung.

"Idealnya memang mereka harus kembali, tapi situasi di Myanmar, harus baik sehingga mereka dapat kembali ke rumahnya dengan bermartabat, dihormati," ucap Retno.