Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR atas dugaan penyalahgunaan wewenang usai memasukkan istrinya dalam kuota Timwas Haji DPR.

Laporan dilayangkan oleh ormas Padepokan Hukum Indonesia, Senin (5/8). Dalam laporannya, mereka menilai hal itu bertentangan dengan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik.

"Ada indikasi penyalahgunaan itu tadi, mengikutsertakan istrinya dalam rombongan Haji," kata Ketua PHI, Musyanto di kantor MKD, Kompleks Parlemen, Jakarta.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Untuk kepentingan pribadi dan keluarganya ada kalau kita lihat pasal kode etik," ucap Musyanto.

Wakil Ketua MKD DPR, Nazaruddin Dek Gam mengatakan akan mengecek terlebih dahulu laporan tersebut. MKD akan menindaklanjuti laporan itu usai masa reses anggota dewan.

"Kita cek bukti-bukti yang dilanggar itu kita cek dulu. Ini kan masih masa reses. Setelah itu kita tindaklanjuti semua laporan itu," katanya.

Sementara, anggota Fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah menilai laporan itu tidak adil jika hanya menarget Ketua Umumnya. Sebab menurut dia, pimpinan DPR yang lain juga ikut mengajak istrinya.

Lihat Juga : KRONIKLiku-liku Seteru PKB dan PBNU: Meruncing di Era Cak Imin & Gus Yahya

Luluk memastikan bahwa Cak Imin tidak menyalahi aturan dalam kasus tersebut. 

"Lah kenapa cuma Cak Imin? Kan ada dua pimpinan DPR RI yang jadi Timwas dan sama-sama mengajak istrinya? Yang pasti beliau lakukan tidak menyalahi aturan DPR," ujar Luluk saat dihubungi.